Mindblown: a blog about philosophy.
-
Pemerintah Didorong Alihkan Insentif Pajak ke Sektor Pendorong Pertumbuhan Lain
Pemerintah memutuskan melanjutkan insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) Rumah dan Insentif Pajak Penjualan Barang Mewah Ditanggung Pemerintah (PPnBM DTP) untuk kendaraan bermotor hingga September 2022. Peneliti Center Macroeconomics and Finance INDEF, Riza Annisa Pujarama menyarankan, lebih baik pemerintah menggunakan insentif fiskal itu untuk sektor lain yang pertumbuhannya masih rendah. “Catatan, sebaiknya insentif […]
-
Cara Hitung Denda Ditanggung Karena Telat Bayar Pajak Kendaraan
Setiap pemilik kendaaan, ada satu kewajiban yang harus dilakukan setiap tahunnya. Yakni membayar pajak kendaraan. Sayangnya, banyak yang lupa atau bahkan sengaja tidak membayarkan pajaknya tepat waktu. Padahal, pembayaran pajak saat ini sudah semakin dimudahkan. Sebab, bisa dilakukan secara online atau di gerai-gerai pembayaran yang sudah disediakan di setiap daerah di Indonesia. Sehingga, pemilik kendaraan […]
-
Peraturan Baru Terbit, Insentif Pajak Mobil dan Rumah Dilanjutkan
JAKARTA, Pemerintah resmi memberi lagi insentif pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) mobil dan pajak pertambahan nilai (PPN) rumah pada 2022. Berlanjutnya pemberian kedua insentif pajak tersebut menjadi salah satu bahasan media nasional pada hari ini, Rabu (9/2/2022). Ketentuan pemberian insentif PPnBM mobil ditanggung pemerintah (DTP) diatur dalam PMK 5/2022. Sementara pemberian insentif PPN DTP […]
-
Tax Amnesty Jilid II Diprediksi Tidak Lebih dari Rp 100 Triliun
Direktur Eksekutif Pratama-Kreston Tax Reasearch Institute (TRI) Prianto Budi Saptono memprediksi potensi yang akan dikumpulkan oleh pemerintah dari Program Pengungkapan Sukarela (PPS) alias Tax Amnesty Jilid II tidak akan lebih dari Rp 100 Triliun. “Kalau diacu pada program TA 1, realisasi harta yang dideklarasi di 2016-2017 sebesar Rp 4.884,26 Triliun. Uang tebusan di TA 1 […]
-
Konsensus Global Beri Peluang Negara Kenakan Pajak Minimum Domestik
PARIS, Proposal pajak korporasi minimum global Pilar 2: Global Anti Base Erosion (GloBE) memungkinkan yurisdiksi anggota Inclusive Framework untuk mengenakan pajak minimumnya sendiri. Dengan adanya pajak minimum domestik atau qualified domestic minimum tax, top-up tax yang harus dibayar oleh korporasi multinasional ke yurisdiksi lain atas laba yang kurang dipajaki bakal berkurang. “Bila perusahaan wajib membayar […]
Got any book recommendations?
WA only