Mindblown: a blog about philosophy.
-
Presiden Filipina Resmi Teken UU Kemudahan Membayar Pajak
Presiden Ferdinand Marcos Jr. menandatangani UU Kemudahan Membayar Pajak, setelah mendapatkan persetujuan dari parlemen. Kantor Komunikasi Kepresidenan menyatakan UU Kemudahan Membayar Pajak menjadi bagian dari reformasi yang diusung pemerintah. UU tersebut diterbitkan dalam rangka menyederhanakan proses pendaftaran pajak bagi UMKM serta memodernisasi sistem pajak pada otoritas. “Undang-undang baru ini memperkenalkan reformasi perpajakan dari sisi administratif […]
-
Keberatan dengan Pajak Rokok, Bisa Ajukan Judicial Review ke MK
Asosiasi Personal Vaporizer Indonesia (APVI) mengaku keberatan dengan pengenaan pajak rokok atas rokok elektrik yang berlaku per 1 Januari 2024. Hal ini lantaran pengenaan pajak rokok dinilai menjadi pukulan tambahan bagi industri rokok elektrik. Sekretaris Jenderal Garindra Kartasasmita menjelaskan APVI merasa keberatan karena sudah ada kenaikan tarif cukai dan harga jual eceran (HJE) pada 2024. […]
-
Realisasi Pajak Kanwil DJP Jakbar Capai Rp59,3 Triliun, 102% Target
Kantor Wilayah Ditjen Pajak (Kanwil DJP) Jakarta Barat mampu mencapai target penerimaan pajak pada tahun lalu. Penerimaan pajak yang dikumpulkan oleh Kanwil DJP Jakarta Barat tercatat mencapai Rp59,3 triliun atau 102,24% dari target pada Perpres 75/2023 senilai Rp58 triliun. “Kami mengucapkan apresiasi dan terima kasih tak terhingga kepada para stakeholder terkait yaitu wajib pajak yang […]
-
Skema Pemotongan PPh Pasal 21 atas Bonus yang Diterima Mantan Pegawai
Melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 168/2023, pemerintah mengatur mekanisme pemotongan PPh Pasal 21 atas bonus yang diterima mantan pegawai. Pasal 3 PMK 168/2023 menyatakan penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 termasuk mantan pegawai. Kemudian, Pasal 12 ayat (8) menjelaskan dasar pengenaan dan pemotongan PPh Pasal 21 untuk mantan pegawai yaitu sebesar jumlah penghasilan […]
-
Kenaikan Pajak Hiburan dan SPA, PHRI : Ojo Kesusu
Pelaku usaha dan pariwisata di Bali merasa kenaikan pajak barang dan jasa tertentu (PBJT) menjadi 40% terlalu ekstrem dan memberatkan pelaku usaha yang masuk dalam kategori PBJT. Wakil Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Bali, I Gusti Ngurah Rai Suryawijaya menjelaskan kebijakan tersebut kurang tepat dan kurang sosialisasi karena menyamaratakan besaran pajak SPA dengan […]
Got any book recommendations?
WA only