Mindblown: a blog about philosophy.

JAKARTA – Wajib pajak orang pribadi yang mendapatkan surat permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan (SP2DK) tetap bisa mengikuti kebijakan II program pengungkapan sukarela (PPS) pada tahun depan. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas Ditjen Pajak (DJP) Neilmaldrin Noor mengatakan hanya wajib pajak orang pribadi yang sedang dilakukan pemeriksaan saja yang tidak dapat mengikuti skema atau […]

JAKARTA – Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyebut pajak pertambahan nilai (PPN) pada perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) diperlukan untuk memperluas basis perpajakan. Suahasil mengatakan PPN PMSE dikenakan atas transaksi yang dilakukan melalui sistem elektronik. Menurutnya, kebijakan itu diperlukan karena terjadi perubahan model transaksi dari konvensional menjadi serba digital. “Itu bukan hanya sekadar, kalau sering […]

JAKARTA – Batas waktu pelaporan realisasi pemanfaatan insentif untuk masa pajak Januari 2021 sampai dengan Juni 2021 paling lambat tanggal 30 November 2021. Topik tersebut menjadi salah satu bahasan media nasional pada hari ini, Senin (29/11/2021). Merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 149/2021, batas waktu pelaporan realisasi pada 30 November 2021 tersebut berlaku untuk […]

KUALA LUMPUR – Otoritas pajak dari Malaysia, Inland Revenue Board (IRB) menargetkan penerimaan pajak langsung pada 2022 sejumlah RM139,3 miliar atau sekitar Rp473,1 triliun. Kepala IRB Mohd Nizom Sairi menilai target tersebut sangat realistis pada periode pemulihan dari pandemi Covid-19. Menurutnya, kinerja dunia usaha pada 2022 akan pulih sehingga setoran pajak penghasilan (PPh) badan bakal […]

AMSTERDAM – Dewan Perwakilan Rakyat Belanda (Tweede Kamer der Staten-Generaal) menyetujui usulan APBN 2022, termasuk perubahan beberapa kebijakan pajak yang terkait dengan perusahaan multinasional. DPR menyetujui usulan APBN 2022 dari Pemerintah Belanda setelah dilakukan voting oleh para anggota DPR. Dalam APBN 2022 tersebut, setidaknya beberapa kebijakan pajak diubah dalam rangka pencegahan praktik penghindaran pajak. “Kebijakan […]