Mindblown: a blog about philosophy.

  • Beli Barang dari LN, Cek Pungutan Negara yang Wajib Dibayar

    Beli Barang dari LN, Cek Pungutan Negara yang Wajib Dibayar

    Pemerintah mengenakan berbagai pungutan untuk masyarakat yang membeli barang dari luar negeri. Terbaru adalah pemerintah memungut tarif tambahan untuk impor pakaian baru. Tarif tambahan ini berupa Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) atau safeguard yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 142 tahun 2021. Dengan tambahan tarif ini, maka biaya yang dikeluarkan importir saat membeli […]

  • Sumbangan ke Lembaga Amal Resmi Bisa Jadi Kredit Pajak

    Sumbangan ke Lembaga Amal Resmi Bisa Jadi Kredit Pajak

    WASHINGTON D.C. – Berdonasi menjadi lebih ‘menyenangkan’ bagi warga Negara Bagian Arizona, Amerika Serikat. Alasannya, setiap nilai sumbangan yang disalurkan melalui badan amal berkualifikasi (QCO) bisa berfungsi sebagai pengurang langsung pajak penghasilan (PPh) atau kredit pajak. Kebijakan ini sudah berjalan sejak 2016 dan semakin gencar dipromosikan selama pandemi Covid-19 melanda. Sumbangan yang disalurkan wajib pajak […]

  • Pengusaha: Jangan Naikkan Pajak

    Pengusaha: Jangan Naikkan Pajak

    JAKARTA, investor.id –   Biaya pemilu serentak tahun 2024 yang menembus Rp 140 triliun dinilai angka yang tidak kecil. Apalagi, di tahun itu, Indonesia belum pulih benar dari pukulan pandemi. Di sisi lain, pajak tidak bisa digenjot terlalu besar pada masa awal pascapandemi Covid-19, karena dunia usaha juga terdampak pandemi. Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia […]

  • WP OP UMKM Sejak 2018 Masih Bisa Nikmati Omzet Tidak Kena Pajak

    WP OP UMKM Sejak 2018 Masih Bisa Nikmati Omzet Tidak Kena Pajak

    JAKARTA, DDTCNews – Wajib pajak orang pribadi UMKM yang telah menggunakan rezim PPh final PP 23/2018 sejak 2018 atau tahun sebelumnya masih bisa menikmati kebijakan omzet tidak kena pajak selama 3 tahun. Sesuai dengan ketentuan pada PP 23/2018, periode penggunaan rezim pajak penghasilan (PPh) final dibatasi. Untuk wajib pajak orang pribadi, batas waktu penggunaan rezim […]

  • Menanti Besaran Alokasi Pengembangan EBT dari Penerimaan Pajak Karbon

    Menanti Besaran Alokasi Pengembangan EBT dari Penerimaan Pajak Karbon

    Komisi VII DPR meminta agar sebagian besar dari hasil penerimaan pajak karbon yang akan berlaku mulai April 2022 dialokasikan untuk pengembangan energi baru terbarukan (EBT) di Indonesia. Anggota Komisi VII dari Fraksi PKS Diah Nurwitasari mengatakan bahwa pendapatan negara dari pajak karbon harus berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. “Saya setuju bahwa pendapatan dari pajak karbon […]

Got any book recommendations?


WhatsApp WA only