Mindblown: a blog about philosophy.
-
Undang Ratusan WP, Kantor Pajak Beri Asistensi Terkait SP2DK
KP2KP Mukomuko bersama dengan KPP Pratama Bengkulu Satu mengadakan edukasi terhadap ratusan wajib pajak yang mendapat Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) pada 16-20 Oktober 2023. Kepala KP2KP Mukomuko Tomi Wiranto mengatakan kegiatan tersebut merupakan salah satu bentuk inovasi yang diberikan kantor pajak untuk mempermudah wajib pajak dalam memperoleh layanan konsultasi perpajakan. “Selain […]
-
DJP: WP OP Tetap Perlu Cek Data Prepopulated saat Laporkan SPT Tahunan
Ditjen Pajak (DJP) menyatakan wajib pajak tetap perlu mengecek data prepopulated saat menyampaikan SPT Tahunan. Penyuluh Pajak Kanwil DJP Banten Agus Puji Priyono mengatakan data prepopulated berasal dari bukti potong yang telah dilaporkan pemotong pajak. Namun, kebenaran data prepopulated pada SPT Tahunan tersebut harus diperiksa oleh wajib pajak. “Datanya sudah ada, cuma kata kuncinya valid […]
-
Jokowi Revisi APBN: Setoran Bank BUMN-Batu Bara Naik Rp 63 T
Presiden Joko Widodoatau Jokowi merevisi anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2023 melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2023. Melalui revisi tersebut, pemerintah mengerek target pendapatan negara yang bersumber dari pajak penghasilan (PPh) dan pendapatan negara bukan pajak (PNPB) dari sektor batu bara dan laba bagian BUMN perbankan. (Perpres) Nomor 75 Tahun 2023 yang berlaku […]
-
Guyuran Insentif akan Dorong Pertumbuhan Sektor Properti
JAKARTA. Pertumbuhan sektor properti diyakini akan membaik pada tahun 2023. Kepala Ekonom Bank Mandiri Andry Asmoro mengungkapkan, ini seiring dengan insentif yang diberikan baik pemerintah maupun Bank Indonesia (BI). “Katalis positif pendorong sektor properti adalah bebas PPN dari pemerintah dan BI memperpanjang loan to value (LTV) properti sebesar 100%,” terang Andry kepada Kontan.co.id, Senin (20/11). Gula-gula […]
-
Alamat Virtual Office Tak Sesuai, PKP Bisa Kena Suspend
Wajib pajak yang dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak (PKP) dengan alamat di virtual office tidak berhak memakai alamat tersebut sebagai tempat PKP dikukuhkan jika masa sewa virtual office sudah habis. Kepala Seksi Pengawasan III KPP Pratama Jakarta Jatinegara Suswanto mengatakan PKP harus segera menggunakan alamat lain apabila masa sewa virtual office sudah habis. “Bila sudah […]
Got any book recommendations?
WA only