Mindblown: a blog about philosophy.
-
Pembayaran Pajak Seret, Kantor Pemerintah Desa Ini Didatangi Fiskus
Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Takalar melakukan kunjungan kerja ke Kantor Desa Boddia, Desa Boddia, Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar pada 13 Oktober 2023. Kepala KP2KP Takalar Creschenthum Srimariastuti Boroh mengatakan pertemuan antara kantor pajak dan Kepala Desa Boddia Muh Rusli untuk membahas tindak lanjut hasil monitoring kewajiban pajak atas penggunaan dana APBDes 2022. […]
-
Per Oktober 2023, Pemerintah Sudah Pungut Pajak Digital Rp 15,68 Triliun
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat realisasi pungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari pelaku usaha Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) telah menembus Rp 15,68 triliun hingga 31 Oktober 2023. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Dwi Astuti mengatakan, nilai pungutan tersebut berasal dari pungutan sebesar Rp 731,4 miliar pada 2020, kemudian meningkat menjadi Rp 3,90 triliun pada 2021, lalu […]
-
Anies Blak-blakan Soal Penyatuan Ditjen Pajak & Bea Cukai
Calon presiden Anies Baswedan kembali mengemukakan gagasannya untuk menyatukan dua direktorat jenderal di bawah Kementerian Keuangan, yakni pajak dan bea cukai, menjadi Badan Penerimaan Negara. Menurut Anies, badan ini nantinya akan mengkoordinasi dalam mengelola penerimaan negara. Namun, dia melihat penyatuan dua direktorat ini memerlukan waktu dan harus dijalankan dengan mulus. “Hari ini dikoordinasi dua dirjen […]
-
Tak Cuma PPN DTP, Biaya Administrasi Rumah MBR Juga Dibantu Pemerintah
Tak hanya memberikan fasilitas PPN ditanggung pemerintah (DTP) atas penyerahan rumah, pemerintah juga memberikan fasilitas berupa pemberian bantuan biaya administrasi rumah. Sama dengan fasilitas PPN DTP atas penyerahan rumah, bantuan biaya administrasi rumah akan diberikan mulai bulan ini hingga Desember 2024. “Bantuan yang diberikan senilai Rp4 juta diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang mengajukan pembelian […]
-
Kemenkeu Sarankan Pemda Lirik Pajak Belanja Makanan Online
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan menyarankan pemerintah daerah (pemda) melirik pajak belanja makanan online. Direktur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah DJPK Kemenkeu Sandy Firdaus mengatakan upaya ini bisa ditempuh asal ada sinkronisasi data pemerintah pusat dan pemda. “Misal kita ngomong belanja makanan saja itu sudah banyak menggunakan online, melalui platform-platform tertentu. Sekarang ada jaminan atau […]
Got any book recommendations?
WA only