NEWS
-
Dividen Tak Diinvestasikan, WP OP Harus Setor Sendiri Pajak Terutang
Contact center Ditjen Pajak DJP, Kring Pajak menyatakan pemberi dividen tidak melakukan pemungutan pajak penghasilan atas dividen yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Berdasarkan PMK 18/2021, dividen—berasal dari dalam negeri—yang diterima wajib pajak orang pribadi dalam negeri dikecualikan dari objek PPh sepanjang diinvestasikan di wilayah Indonesia dalam jangka waktu tertentu. “Jika dividen […]
-
Optimalkan Pajak 2026, Komisi XI DPR Minta Pemerintah Lakukan Ini
Komisi XI DPR menyetujui serangkaian strategi dan kebijakan yang telah disampaikan pemerintah untuk mencapai target pendapatan negara pada 2026. Ketua Komisi XI DPR Misbakhun saat membacakan laporan Panja Penerimaan Negara menyatakan target pendapatan negara hanya dapat dicapai apabila penerimaan pajak digenjot. Dia pun menyetujui langkah-langkah yang akan dilakukan pemerintah untuk mengoptimalkan setoran pajak pada tahun […]
-
Revisi Perda Pajak Daerah, Bupati Ini Harap PAD Meningkat
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Indramayu, Jawa barat, menyetujui revisi atas Perda 1/2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang diusulkan oleh Pemerintah Kabupaten Pemkab) Indramayu. Wakil Ketua DPRD Kabupaten Indramayu Amroni mengatakan rancangan perda telahdibahas pada 12 Mei hingga 17 Mei 2025 dan sudah dievaluasi oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). “Evaluasi tersebut menyatakan […]
-
Perpres Pemungutan Pajak Transaksi Digital Luar Negeri, Unduh di Sini
Presiden Prabowo Subianto meneken peraturan presiden mengenai sistem pemungutan pajak atas transaksi digital luar negeri. Peraturan yang dimaksud, yaitu Peraturan Presiden Perpres) 68/2025. Beleid ini dirilis untuk menyiapkan sistem dan penyelenggaraan pemungutan pajak atas transaksi digital luar negeri. Pemerintah memandang sistem tersebut diperlukan untuk menjangkau pemungutan pajak atas transaksi digital luar negeri. “Bahwa masih terdapat […]
-
Siapkan Sistem Pemungutan Pajak, Anak Usaha BUMN Ini Dapat Imbal Jasa
Pemerintah akan memberikan imbal jasa kepada penyelenggara sistem pemungutan pajak atas transaksi digital luar negeri (SPP-TDLN). Merujuk pada Peraturan Presiden (Perpres) 68/2025, imbal jasa adalah pembayaran kompensasi kepada penyelenggara SPP-TDLN dalam rangka pelaksanaan SPP-TDLN. Adapun penyelenggara SPP-TDLN yang dimaksud ialah PT Jalin Pembayaran Nusantara. “Besaran imbal jasa … diusulkan oleh PT Jalin Pembayaran Nusantara kepada […]
WA only