Mindblown: a blog about philosophy.
-
Aturan PPN Sri Mulyani Dikritisi, Biaya Logistik Bisa Naik
Lembaga penelitian dan pengembangan logistik maupun supply chain, Supply Chain Indonesia (SCI), memperkirakan biaya logistik akan naik seiring dengan telah terbitnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 71/PMK.03/2022. Peraturan tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu pada 30 Maret 2022 itu dinilai dapat membebani biaya logistik. Ketentuan PPN atas penyerahan Jasa Kena […]
-
Tetapkan Besaran Dasar Pengenaan PBB-P2, Begini Pedoman dari Pusat
JAKARTA, Peraturan Pemerintah No. 35/2023 turut memberikan pedoman bagi bupati dan wali kota dalam menetapkan besaran nilai jual objek pajak (NJOP) yang menjadi dasar pengenaan pajak bumi dan bangunan perdesaan perkotaan (PBB-P2). Merujuk pada Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) No. 35/2023, dasar pengenaan PBB-P2 ditetapkan paling rendah 20% dan paling tinggi 100% dari […]
-
Sri Mulyani Perbarui Aturan Bantuan Penagihan Pajak Lintas Yurisdiksi
enteri Keuangan Sri Mulyani resmi memperbarui tata cara pelaksanaan bantuan penagihan pajak dengan yurisdiksi mitra. Hal ini sejalan dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 61/2023. Beleid ini bertujuan memberikan kepastian hukum terhadap pelaksanaan tindakan penagihan pajak, mengingat adanya penyesuaian ketentuan terkait bantuan penagihan pajak dengan yurisdiksi mitra berdasarkan UU No. 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan […]
-
Tagih Piutang, SPPT Juga Cantumkan Nilai Tunggakan PBB
Surat pemberitahuan pajak terutang (SPPT) pajak bumi dan bangunan (PBB) yang disampaikan oleh Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Batang, Jawa Tengah turut mencantumkan piutang pajak. Kepala BPKPAD Kabupaten Batang Sri Purwaningsih mengatakan pencantuman piutang PBB tahun pajak 2014 hingga 2022 pada SPPT PBB tahun pajak 2023 dilakukan dalam rangka identifikasi tunggakan. […]
-
DJBC Terbitkan Petunjuk Teknis Monev Terhadap Penerima Fasilitas KITE
Ditjen Bea dan Cukai (DJBC) menerbitkan Peraturan Dirjen Bea dan Cukai No. PER-5/BC/2023 mengenai petunjuk teknis monitoring dan evaluasi (monev) terhadap penerima fasilitas kemudahan impor tujuan ekspor. Pemerintah menerbitkan PER-5/BC/2023 sebagai pelaksana ketentuan Pasal 64 Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 216/2022. Dalam hal ini, monev perlu dilakukan untuk meningkatkan pengawasan terhadap penerima fasilitas kepabeanan. “Pelaksanaan […]
Got any book recommendations?
WA only