Mindblown: a blog about philosophy.
-
Minta Pengurangan Sanksi dalam Surat Ketetapan Pajak? Bisa, Asalkan…
Wajib Pajak dapat memperoleh pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi yang tercantum dalam surat ketetapan pajak (SKP) dengan menyampaikan surat permohonan kepada dirjen pajak. Sesuai dengan Pasal 4 PMK 8/2013, ada beberapa sanksi administrasi yang dapat dikurangkan atau dihapuskan berdasarkan permohonan wajib pajak. Salah satunya adalah sanksi administrasi yang tercantum dalam SKP. “Sanksi administrasi yang dapat […]
-
Kelanjutan Digitalisasi SP2DK oleh DJP, Begini Penjelasan Kemenkeu
Ditjen Pajak (DJP) terus berupaya mendigitalisasi Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK). Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Peraturan dan Penegakan Hukum Pajak Iwan Djuniardi mengatakan SP2DK saat ini baru tersedia di aplikasi Approweb. Menurutnya, digitalisasi SP2DK akan masuk dalam pembaruan sistem inti administrasi perpajakan (PSIAP) atau coretax administration system (CTAS), yang dijadwalkan mulai diimplementasikan pada […]
-
Lupa Lapor SPT Tahunan Sesuai Jadwal? Wajib Pajak Perlu Lakukan Ini
Wajib pajak, baik perorangan atau badan, masih bisa melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan meski periode normalnya sudah berakhir. Hanya saja, ada sanksi denda sebagai konsekuensi atas keterlambatan pelaporan SPT Tahunan. Wajib pajak yang dengan sengaja tidak melaporkan SPT Tahunan, juga siap-siap mendapat denda yang akan ditagih lewat Surat Tagihan Pajak (STP). Seperti diketahui, bagi wajib […]
-
Ini Harapan Pengusaha Batubara Terkait Rencana Pengenaan PPN dalam Skema Pungut Salur
Pelaku usaha pertambangan batubara berharap pemerintah tidak mengenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dalam skema pungut salur batubara. Direktur Eksekutif Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI), Hendra Sinadia mengungkapkan, pihaknya masih membahas terkait usulan pengenaan PPN. “Sejauh ini posisi kami untuk PPN sebaiknya tidak dikenakan karena pengusaha sudah terkena tarif skema pungut salur,” kata Hendra kepada Kontan, Minggu […]
-
WP Diimbau Manfaatkan Pemutihan Pajak Kendaraan, Berlaku Sampai 31 Mei
Pemprov Riau mengimbau wajib pajak untuk segera memanfaatkan fasilitas penghapusan denda atau pemutihan pajak kendaraan bermotor mengingat jadwal program tersebut akan berakhir pada 31 Mei 2023. Kepala Bapenda Riau Syahrial Abdi mengatakan pemutihan diadakan untuk membantu masyarakat yang memiliki tunggakan pajak. Melalui program bertajuk 7 Berkah Pajak Daerah, warga diberikan kesempatan menyelesaikan tunggakannya tanpa dikenakan […]
Got any book recommendations?
WA only