NEWS
-
Pungutan PPN Transaksi Digital LN Mulai Berlaku
Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemkue) mulai menerapkan sistem pemungutan PPN transaksi digital lintas negara (SPP-TDLN). Mekanisme ini berlaku efektif mulai 25 September 2026 untuk memungut pajak pertambahan nilai (PPN) atas transaksi barang dan jasa digital tertentu dari luar negeri yang dikonsumsi pelanggan di Indonesia. Ketentuan tersebut diumumkan Ditjen Pajak melalui pengumuman Nomor PENG-6/PJ/2026 […]
-
Batu Sandungan Bagi Kebijakan Pajak Karbon
Penerapan pajak karbon di Indonesia hingga kini masih belum berjalan. Padahal, berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), pajak karbon sejatinya dijadwalkan mulai berlaku pada 1 April 2022. Analisis Kebijakan Senior di Direktorat Jenderal (Ditjen) Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Hadi Setiawan mengatakan, penerapan harga karbon harus mempertimbangkan […]
-
Era Global Minimum Tax, Opsi Skema Insentif Ini Bisa Tarik Investor Masuk RI
Penerapan global minimum tax (GMT) membuat pemerintah perlu menyiapkan opsi baru dalam pemberian insentif pajak untuk menarik investasi asing. Penyesuaian ini dilakukan seiring berakhirnya masa pengajuan fasilitas tax holiday berdasarkan PMK Nomor 130 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PMK Nomor 69 Tahun 2024. Berdasarkan ketentuan tersebut, batas waktu pengajuan usulantax holiday berakhir pada 31 Desember 2025. […]
-
DPR Ingin Defisit APBN 2027 di Bawah 2,4% Lewat Penerimaan Pajak
Badan Anggaran (Banggar) DPR berharap defisit anggaran pada tahun depan bisa ditekan lebih rendah dari besaran yang sudah disepakati senilai Rp671,16 triliun atau 2,40% dari produk domestik bruto (PDB), Wakil Ketua Banggar Muhidin Mohamad Said berpandangan defisit anggaran masih bisa ditekan ke level yang lebih rendah melalui peningkatan penerimaan pajak dan penerimaan negara bukan pajak […]
-
Ramai Isu Pajak Kontrakan pada 2027, Kanwil DJP Adakan Edukasi Daring
Kanwil Ditjen Pajak (DJP) Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara (Sulselbartra) menggelar kegiatan edukasi perpajakan secara daring pada 15 September 2026 guna meluruskan misinformasi terkait dengan pajak rumah kontrakan. Dalam edukasi tersebut, Kanwil DJP Sulselbartra menugaskan 2 penyuluh pajak, yakni Poerwanto Wahyoedi S dan Ambo Aman. Para penyuluh menegaskan DJP tidak memiliki program atau jenis pajak […]
WA only