Mindblown: a blog about philosophy.
-
Natura Bisa Dibiayakan, DJP Akan Hati-Hati Tentukan Definisi Biaya 3M
Ditjen Pajak (DJP) menyatakan pemerintah akan memerinci ketentuan terkait dengan biaya natura dan kenikmatan yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto untuk menentukan penghasilan kena pajak oleh pemberi kerja. Dirjen Pajak Suryo Utomo mengatakan definisi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara (3M) penghasilan atas natura dan kenikmatan yang diberikan akan diatur secara hati-hati sehingga pengenaan pajak […]
-
Kejar Pajak Rp 1.718 Triliun, Insentif di PEN Dipermanenkan
Pemerintah menargetkan penerimaan pajak mencapai Rp 1.718 triliun dalam APBN 2023. Salah satu upaya untuk menggenjot penerimaan negara dengan menjadikan kebijakan pajak yang sebelumnya hanya ada pada Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) menjadi kebijakan permanen. “Dalam konteks konteks pemulihan ekonomi tahun 2020 sampai 2022 pajak sudah memerankan peran yang sangat signifikan. Pada tahun 2023 pajak dituntut melakukan […]
-
Terkini: Bahlil Santai Tanggapi Penolakan Perpu Cipta Kerja, Pria Dipenjara karena Setor Uang Rusak di ATM
Berikutnya ada berita tentang besaran uang penghargaan masa kerja dalam Perpu Cipta Kerja dan Bos Wanaartha Life meminta para pemegang saham perusahaan yang ada di luar negeri untuk pulang ke Indonesia. Lalu ada berita tentang vonis bagi warga yang merusak uang rupiah dan lima fakta NIK menjadi NPWP. Kelima berita itu terpantau paling banyak diakses […]
-
Pemerintah Ingin Ada Tarif Efektif PPh Pasal 21, Ini Kata Dirjen Pajak
Pemerintah tengah menyiapkan RPP Tarif Pemotongan PPh Pasal 21 atas Penghasilan dari Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan yang memuat ketentuan mengenai penetapan tarif efektif pemotongan PPh Pasal 21. Dirjen Pajak Suryo Utomo mengatakan pemberlakuan tarif efektif diusulkan untuk mempermudah penghitungan pemotongan PPh Pasal 21 oleh pemotong pajak. Selama ini, penghitungan dalam skema pemotongan PPh Pasal 21 […]
-
5 Objek yang Bebas Pajak Penghasilan Natura, Berikut Daftarnya
Pemerintah memungut pajak penghasilan (PPh) natura dan/atau kenikmatan yang telah diatur dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) mulai semester II-2023. “Paling tidak pemotongan natura akan dimulai semeter II supaya bisa kami sampaikan ke masyarakat sekitar 3-6 bulan, jadi lebih tenang dan mudah,” ungkap Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Suryo Utomo dalam media briefing di […]
Got any book recommendations?
WA only