NEWS
-
Diduga Pakai Faktur Pajak Fiktif, Direktur Diserahkan ke Kejaksaan
Kantor Wilayah Ditjen Pajak (Kanwil DJP) Jawa Timur II menyerahkan tersangka tindak pidana pajak berinisial HT ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Sidoarjo. Tersangka HT selaku direktur PT TBNP yang memiliki pengendalian penuh terhadap PT HNP ditengarai sengaja menerbitkan dan menggunakan faktur pajak fiktif dalam kurun waktu 2017 hingga 2021. Tak hanya itu, dalam kurun waktu yang […]
-
PPh 21 Naik 17,4%, Tapi 53.490 Pekerja Malah Kena PHK
Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 tercatat tumbuh 17,4% secara tahunan (year on year/yoy) hingga Agustus 2026. Namun, pertumbuhan penerimaan pajak atas penghasilan pekerja tersebut terjadi di tengah tingginya jumlah tenaga kerja yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Berdasarkan data Kementerian Keuangan (Kemenkeu), realisasi penerimaan PPh Pasal 21 hingga 31 Agustus 2026 mencapai Rp 171,5 […]
-
Setoran Pajak Karyawan Meningkat, Tapi PHK Masih Marak
Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 tumbuh cukup tinggi di tengah masih adanya pemutusan hubungan kerja (PHK). Kondisi ini dinilai menunjukkan bahwa kenaikan penerimaan PPh 21 tidak serta-merta mencerminkan perbaikan kondisi ekonomi seluruh pekerja. Berdasarkan data Kementerian Keuangan, penerimaan PPh 21 hingga 31 Agustus 2026 mencapai Rp 171,5 triliun, dengan pertumbuhan kumulatif 17,4% secara neto […]
-
DJP: STP Tak Selalu Berarti WP Lakukan Pelanggaran Besar
Ditjen Pajak (DJP) menjelaskan wajib pajak (WP) yang menerima surat tagihan pajak (STP) tidak perlu langsung menganggap dirinya melakukan pelanggaran besar. Penyuluh Pajak Ahli Pertama DJP Gede Suarnaya mengatakan STP dapat diterbitkan karena berbagai kondisi perpajakan. Selain kekurangan pembayaran pajak, STP dapat berkaitan dengan sanksi administrasi, keterlambatan pembayaran, serta hasil penelitian administrasi DJP. “STP itu […]
-
Semua Entitas Harus Daftar WP GloBE dan Lapor SPT, Tak Bisa Diwakilkan
Ditjen Pajak (DJP) kembali menegaskan penambahan status sebagai wajib pajak GloBE tidak bisa diwakilkan kepada 1 entitas konstituen. Penyuluh Pajak Kanwil DJP Jakarta Khusus Fransiska Yansye mengatakan penambahan status sebagai wajib pajak GloBE harus dilaksanakan oleh seluruh entitas konstituen yang merupakan anggota grup perusahaan multinasional tercakup GloBE. Meski terdapat beberapa negara yang memungkinkan entitas konstituen […]
WA only