Mindblown: a blog about philosophy.

  • Baru 10% Pekerja Punya Jaminan Pensiun, Pemerintah Perlu Atur Strategi

    Pemerintah tengah mematangkan skema pelindungan jaminan pensiun bagi pekerja. Perbaikan perlu dilakukan mengingat baru sekitar 10% pekerja nasional yang memiliki program jaminan pensiun. Data Badan Pusat Statistik (BPS) memerinci, pada Januari 2022 terdapat 13,65 juta pekerja yang menjadi peserta program jaminan pensiun dari total penduduk pekerja sebanyak 135,61 juta orang. “Hal ini perlu menjadi perhatian […]

  • Nasib NPWP Suami-Istri Digabung, Cukup Pakai NIK Suami yang Divalidasi

    Suami-istri yang selama ini menjalankan hak dan kewajiban perpajakan dengan cara digabung tidak perlu risau dengan kebijakan penggunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Jika selama ini istri menggunakan NPWP suami, ke depannya NIK milik suami saja yang perlu diaktivasi sebagai NPWP. Artinya, pihak istri juga tidak perlu melakukan validasi atas […]

  • Soal Batasan Penyediaan Pita Cukai HT dan MMEA, Ini Ketentuan Barunya

    Ditjen Bea dan Cukai mengubah ketentuan terkait dengan pengajuan dokumen permohonan penyediaan pita cukai (P3C) hasil tembakau HT awal dan P3C minuman yang mengandung etil alkohol (MMEA) awal oleh pengusaha pabrik. Perubahan ketentuan itu diatur dalam PER-5/BC/2022. Beleid yang mulai berlaku pada 1 September 2022 ini menjadi perubahan dari PER-24/BC/2018. Adapun perubahan ketentuan itu diatur […]

  • Kantor Pajak Ini Mendadak Ramai, Banyak WP Ingin Konsultasi NPWP

    Ada pemandangan menarik di Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Putussibau, Kalimantan Barat pada akhir Juni lalu. Mendadak, ada banyak wajib pajak yang datang berkunjung ke unit vertikal Ditjen Pajak (DJP) tersebut. Usut punya usut, sebagian besar wajib pajak hadir karena ingin berkonsultasi tentang pembuatan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) secara online. Dilansir dari […]

  • Pakai e-PHTB, Notaris/PPAT Harus Jaga Kerahasiaan Data Wajib Pajak

    Ditjen Pajak (DJP) mengingatkan adanya kewajiban bagi notaris/pejabat pembuat akta tanah (PPAT) untuk menjaga kerahasiaan data wajib pajak. Topik tersebut menjadi salah satu bahasan media nasional pada hari ini, Kamis (21/7/2022). Ketentuan ini berlaku bagi notaris/PPATK yang memiliki akses aplikasi e-PHTB dan menyampaikan permohonan penelitian formal bukti penyetoran PPh pengalihan hak atas tanah/bangunan (PHTB) dan […]

Got any book recommendations?


WhatsApp WA only