Mindblown: a blog about philosophy.
-
Ada UU HPP, Platform Domestik Bisa Ditunjuk Pungut PPN Produk Digital
Pemerintah berpeluang untuk dapat menunjuk platform domestik sebagai pemungut atau pemotong pajak seiring dengan diundangkannya UU No. 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak Yon Arsal mengatakan menteri keuangan memiliki kewenangan menunjuk pihak lain yang memfasilitasi transaksi untuk memotong/memungut pajak sebagaimana tercantum pada Pasal 32A UU KUP s.t.d.t.d UU […]
-
Tagih Tunggakan Pajak, KPP Ini Akhirnya Sita Truk Milik WP
Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Serang Barat melakukan penyitaan atas aset wajib pajak berupa truk lantaran wajib pajak bersangkutan tak kunjung melunasi tunggakan pajak senilai Rp379,84 juta. “Penyitaan telah dilakukan dengan menempel segel sita pada Truck Concrete Pump Tahun 2013 Warna Putih di hari Selasa, tanggal 22 Maret 2022,” tulis Kanwil DJP Banten dalam keterangan […]
-
Cara Lapor SPT Pajak Melalui DJP Online, 4 Hari Berakhir
Segera lapor Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak Tahunan. Cara lapor SPT Pajak Tahunan bisa dilakukan secara daring menggunakan layanan DJP Online di website Pajak.go.id. Batas akhir pelaporan SPT Pajak Tahunan untuk wajib pajak pribadi atau perorangan adalah 31 Maret 2022. Setelah batas tersebut, wajib pajak pribadi yang tidak lapor SPT atau terlambat bisa dijatuhi sanksi denda. […]
-
AS Yakin Krisis Ukraina Tak Hambat Penerapan Konsensus Pajak Global
WASHINGTON D.C., Pemerintah Amerika Serikat (AS) optimistis krisis geopolitik di Ukraina tidak akan memperlambat proses implementasi solusi dua pilar yang diusung Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). Penasihat Menteri Keuangan AS Bidang Perpajakan Rebecca Kysar mengatakan konsensus politik sudah tercapai pada Oktober 2021. Meski situasi geopolitik kala itu berbeda dengan kondisi saat ini, komitmen […]
-
SUN dan Sukuk Disebut Jadi Instrumen Menarik Investasi untuk Peserta Tax Amnesty
JAKARTA. Wajib Pajak (WP) yang mengikuti Program Pengungkapan Sukarela (PPS) alias Tax Amnesty Jilid II bisa memilih penempatan dana investasinya dengan berbagai instrumen. Instrumen tersebut diantaranya, Surat Utang Negara (SUN), Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau Sukuk negara, atau penempatannya secara langsung ke perusahaan yang bergerak di bidang hilirisasi sumber daya alam atau energi baru […]
Got any book recommendations?
WA only