NEWS
-
WP GloBE di Lebih dari 1 Grup, Notifikasi Disampaikan Terpisah
JAKARTA. Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-6/PJ/2026 turut memuat ketentuan khusus mengenai penyampaian notifikasi dalam hal wajib pajak Global Anti-Base Erosion Rules (GloBE) merupakan anggota dari lebih dari 1 grup perusahaan multinasional. Topik tersebut menjadi salah satu ulasan media nasional pada hari ini, Senin (18/5/2026). Bila pada suatu tahun pengenaan ternyata wajib pajak GloBE adalah anggota […]
-
Keluhan Penahanan Restitusi Pajak
Wajib pajak ramai-ramai mengeluhkan terkait lambatnya pencairan restitusi. Bahkan, wajib pajak mengaku, pencairan restitusi tertunda selama berbulan-bulan. Di sosial media Threads, sejumlah wajib pajak menyuarakan keluhan terkait restitusi pajak pertambahan nilai (PPN) yang menurut wajib pajak seharusnya sudah bisa dicairkan lantaran proses administrasi telah selesai. Namun, hingga kini, dana pengembalian belum masuk ke rekening perusahaan. […]
-
Gelombang Keluhan Restitusi Pajak Muncul, Wajib Pajak Sebut Ada Instruksi Penahanan
JAKARTA. Keluhan mengenai lambatnya pencairan restitusi pajak ramai bermunculan di media sosial Threads dalam beberapa waktu terakhir. Sejumlah wajib pajak dari berbagai latar belakang mengaku pengembalian kelebihan pembayaran pajak kini semakin sulit cair dan bahkan disebut mengalami penundaan selama berbulan-bulan. Mayoritas keluhan berkaitan dengan restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang menurut para wajib pajak seharusnya sudah […]
-
DJP Terima 12,33 Juta SPT Tahunan WP OP dan 941.602 SPT Badan
JAKARTA. Ditjen Pajak (DJP) telah menerima sebanyak 13,27 juta SPT Tahunan PPh 2025 hingga 17 Mei 2026. Jumlah SPT yang dihimpun terdiri atas 12,33 juta SPT orang pribadi dan 941.602 SPT badan. Porsi SPT Tahunan yang disampaikan wajib pajak badan mencapai sekitar 7,09% dari total SPT Tahunan yang diterima oleh DJP. “Pelaporan SPT Tahunan PPh […]
-
Indikasi Konsolidasi Fiskal di Tahun Depan
Pagu indikatif belanja kementerian dan lembaga (K/L) 2027 mencapai Rp 1.370 triliun Daya dorong belanja pemerintah terhadap perekonomian pada tahun depan, kemungkinan tak sekencang dua tahun belakangan. Sebab, pemerintah mengikis belanja kementerian dan lembaha (K/L) 2027. Dalam Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah 2027, pagu indikatif belanja K/L ditetapkan sebesar Rp 1/370 triliun sebagai langkah awal […]
WA only