NEWS
-

DJP Catat Ada Puluhan Ribu WP Terindikasi Salahgunakan PPh Final UMKM
JAKARTA. Ditjen Pajak (DJP) mencatat terdapat 93.260 wajib pajak yang terindikasi sebagai pelaku firm splitting atau pemecahan badan usaha dalam rangka memanfaatkan PPh final UMKM. Berdasarkan catatan DJP, jumlah tersebut mencapai 17,21% dari total 542.000 wajib pajak UMKM yang terdaftar di sistem. Kondisi ini menjadi salah satu landasan penerbitan PP 20/2026 yang memuat klausul antipenyalahgunaan […]
-

Subsidi Dipertahankan, OECD Perkirakan Defisit RI Bakal Sentuh 3%
JAKARTA. Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) memperkirakan defisit anggaran Indonesia pada tahun ini bakal mencapai 3% dari PDB, lebih tinggi dari target APBN 2026 sebesar 2,68% dari PDB atau senilai Rp689,1 triliun. Defisit diperkirakan bakal menyentuh 3% dari PDB mengingat pemerintah memutuskan untuk tetap mempertahankan subsidi BBM di tengah lonjakan harga minyak akibat […]
-

Ingat! Pengajuan Ulang SK WP Kriteria Tertentu Paling Lambat Besok
JAKARTA. Wajib pajak masih memiliki kesempatan untuk mengajukan permohonan penetapan sebagai wajib pajak kriteria tertentu. Sesuai dengan PMK 28/2026, seluruh keputusan penetapan wajib pajak kriteria tertentu yang terbit berdasarkan PMK 39/2018 s.t.d.t.d. PMK 119/2024 dinyatakan tidak berlaku. Namun, wajib pajak berkesempatan untuk mengajukan permohonan kembali hingga 10 Juni 2026. “Wajib pajak yang keputusan penetapannya dinyatakan […]
-

Urus Izin Sulit dan Lama, Penerimaan Pajak Reklame Jadi Tak Optimal
SAMARINDA. Dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) Samarinda, Kalimantan Timur, menyoroti rumitnya proses perizinan penyelenggaraan reklame sehingga berpotensi menggerus pemasukan daerah dari sektor pajak reklame. Anggota Pansus I DPRD Samarinda Samri Shaputra mengungkapkan para pelaku usaha mengeluh karena menghadapi proses pengurusan izin reklame yang memakan waktu lama, bahkan hingga berbulan-bulan. Menurutnya, proses birokrasi yang rumit dan […]
-

Formula Tukin DJP Diubah, Pengamat Ingatkan Risiko Tekanan ke Wajib Pajak Meningkat
Pemerintah mengubah formula penghitungan tunjangan kinerja (tukin) bagi pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 39 Tahun 2026. Kebijakan ini dinilai dapat memperkuat fokus aparat pajak dalam mencapai target penerimaan negara. Namun, di sisi lain, perubahan tersebut juga berpotensi meningkatkan tekanan terhadap wajib pajak yang telah patuh apabila tidak diimbangi dengan […]
WA only