Mindblown: a blog about philosophy.
-
Sri Mulyani hingga Gubernur BI Kumpul, Bahas Pajak Daerah-Digitalisasi Keuangan
Hari ini pemerintah menggelar Rapat Koordinasi Nasional Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (Rakornas P2DD) 2023 memberikan sejumlah arahan strategis untuk mengakselerasi digitalisasi transaksi Pemda dan mendukung akuntabilitas keuangan daerah. Hal ini disampaikan oleh Wakil Presiden K.H. Ma’ruf Amin yang juga mendorong Pemda untuk menetapkan regulasi pendukung pasca penetapan UU 1/2022 dan regulasi terkait penguatan P2DD. […]
-
Triwulan III, capaian DBH pajak Provinsi sebesar 132,56 miliar
Triwulan ke III, penerimaan pendapatan Daerah Kabupatèn Kotabaru dari sumber Dana Bagi Hasil (DBH) pajak Provinsi Kalimantan Selatan mencapai Rp 132, 56 miliar. Hal itu diungkapkan Kepala Bapenda Kotabaru Ahmad Rivai seusai melakukan koordinasi dengan Pejabat Bapenda Provinsi Kalsel di Banjarbaru. “Target APBD murni Tahun Anggara 2023 sebesar Rp 131, 568 miliar lebih,” kata Ahmad […]
-
Dorong Pemerataan, Sri Mulyani Transfer Pemda Rp857 T di 2024
Kebijakan Otonomi Daerah dan Desentralisasi fiskal menjadi alat untuk pemerataan ekonomi hingga pelosok Indonesia. Salah satu perwujudannya adalah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yaitu kebijakan Transfer ke Daerah (TKD). “Yaitu suatu kesatuan pendanaan yang dialokasikan dari penerimaan negara dengan tujuan mengurangi ketimpangan fiskal Pusat dan Daerah serta ketimpangan fiskal dan pelayanan publik antar […]
-
Pemungutan Pajak Daerah Belum Optimal, Ini Jurus Sri Mulyani
Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati menyatakan daya pungut pajak daerah (local taxing power) masih perlu dioptimalkan. Hal ini untuk mendongkrak pendapatan daerah. “Untuk local taxing power, pendapatan daerah perlu untuk ditingkatkan. Salah satu bentuknya digitalisasi mendukung, tapi sebetulnya ada masalah fundamental dalam local taxing power yang kita coba atasi melalui UU HKPD,” ujarnya dalam […]
-
Bicara Pengelolaan Keuangan Daerah, Sri Mulyani: APBN-APBD Belum Sinkron
Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati menyebut bahwa transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan harus didukung. Adapun hal itu termasuk menggunakan instrumen yang sangat penting di daerah yaitu APBD. “Dari evaluasi kinerja pengelolaan keuangan daerah, menunjukkan bahwa kondisi belum selaras antara perencanaan penganggaran pusat dan daerah. Sehingga, sering kita melihat APBN dan APBD belum berjalan […]
Got any book recommendations?
WA only