Mindblown: a blog about philosophy.
-
Jamin Proteksi Data, DJP Siapkan Aturan Soal Forensik Digital
JAKARTA. Ditjen Pajak (DJP) menyatakan tengah menyiapkan peraturan mengenai kegiatan forensik digital untuk kepentingan perpajakan. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP Dwi Astuti mengatakan proteksi data menjadi hal utama dalam mengelola data, termasuk melalui forensik digital. Oleh karena itu, DJP juga ingin memastikan tidak ada data yang bocor karena pelaksanaan kegiatan forensik digital ini. “Saat […]
-
DPRD Kepri minta Pemprov data objek pajak alat berat
Ketua Komisi II DPRD Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), Wahyu Wahyudin, meminta badan pendapatan daerah (Bapenda) setempat mendata ulang objek pajak alat berat guna memaksimalkan perolehan pajak pada tahun 2024. “Perlu didata lagi agar jumlah objek pajak alat berat itu betul-betul rill dengan kondisi di lapangan demi pencapaian target yang maksimal,” kata Wahyudin di Tanjungpinang, Senin. […]
-
Sri Mulyani Bakal Terus Pangkas Pegawai Kemenkeu, Ini Penyebabnya
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bakal terus memangkas jumlah pegawai khususnya di Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb), Kementerian Keuangan. Hal ini sebagai dampak dari pelaksanaan otomatisasi alias digitalisasi layanan. Sri Mulyani mengatakan pemangkasan pegawai DJPb akan diimbangi dengan peningkatan kualifikasi atau penilaian kompetensi dan kemampuan dari pegawai negeri sipil (PNS) itu sendiri. “Itu dulu jaman baheula […]
-
Kemenkeu Usul Pagu Anggaran Rp48,35 Triliun pada 2024, Ini Alokasinya
Kementerian Keuangan menyampaikan usulan pagu anggaran senilai Rp48,35 triliun pada 2024. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan pagu anggaran ini diusulkan untuk melaksanakan berbagai fungsi dan program di Kemenkeu. Angka ini juga sama seperti pagu indikatif yang disetujui DPR pada Juni lalu, walaupun kini dilakukan berbagai pergeseran pagu. “Ini persis sama dengan pagu indikatif. Yang kami […]
-
Bayar PBB Sebelum 30 September 2023 Bisa Dapatkan Insentif Berikut
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta memberikan insentif bagi wajib Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) atau yang dikenal dengan sebutan PBB berupa diskon sebesar 5 persen. Kepala Unit Pusat Data dan Informasi Pendapatan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta Morris Danny Siregar mengatakan, diskon tersebut diberikan bagi wajib pajak yang […]
Got any book recommendations?
WA only