Mindblown: a blog about philosophy.
-
Barang Dagangan Diberikan sebagai Natura, Nilainya Pakai HPP
Tidak semua imbalan berupa natura yang diterima sehubungan pekerjaan atau jasa dinilai menggunakan nilai pasar. Bila imbalan berupa natura yang diberikan adalah barang selain tanah atau bangunan yang semua hendak diperjualbelikan oleh pemberi, nilai yang digunakan adalah harga pokok penjualan (HPP). “Dalam hal penggantian atau imbalan dalam bentuk natura merupakan barang yang dari semula ditujukan […]
-
Tumbuh 7,8%, Realisasi Pajak Tembus Rp 1.109 Triliun
JAKARTA. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat realisasi pajak mencapai Rp 1.109,1 triliun per 31 Juli 2023. Jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2022, realisasi pajak tumbuh 7,8%. Pemerintah menargetkan untuk mengumpulkan penerimaan pajak sebesar Rp 1.718 triliun selama tahun 2023. “Realisasi penerimaan pajak adalah Rp 1.109,1 triliun, Ini artinya pajak telah mengumpulkan 64,56% dari target […]
-
Beri Joint Benefit ke Pegawai, Perusahaan Bebas Pilih Metode Alokasi
Ditjen Pajak (DJP) memberikan kebebasan kepada pemberi kerja untuk menentukan sendiri tata cara pengalokasian nilai kenikmatan yang diberikan kepada lebih dari 1 pegawai (joint benefit). Pelaksana Seksi Peraturan PPh Orang Pribadi DJP Okky Cahyono Wibowo mengatakan mekanisme pengalokasian nilai kenikmatan kepada setiap penerima bisa berdasarkan PMK 66/2023 sepanjang dilakukan secara proporsional kepada tiap-tiap penerimanya. “DJP […]
-
DJP Beri Penegasan Soal Cakupan Perlakuan Pajak Natura PMK 66/2023
Ketentuan perlakuan pajak penghasilan (PPh) atas natura dan/atau kenikmatan dalam PMK 66/2023 hanya terkait dengan pekerjaan atau pemberian jasa. Topik tersebut menjadi salah satu bahasan media nasional pada hari ini, Jumat (11/8/2023). Kasubdit Peraturan Pemotongan dan Pemungutan PPh dan PPh Orang Pribadi I Ditjen Pajak (DJP) Feri Corly mengatakan bila tidak terkait dengan hubungan pekerjaan […]
-
Agar Jadi Biaya 3M, Pemberian Natura Perlu Dicantumkan Dalam Kontrak
Ditjen Pajak (DJP) menyarankan wajib pajak untuk mencantumkan pemberian natura dan/atau kenikmatan dalam suatu kontrak. Pelaksana Seksi Peraturan PPh Orang Pribadi DJP Okky Cahyono Wibowo mengatakan kontrak itu akan menjadi bukti yang kuat bahwa natura dan/atau kenikmatan yang diterima adalah imbalan sehubungan dengan pekerjaan dan jasa serta bisa dibiayakan oleh pemberi. “Bagaimana mengidentifikasi imbalan ini […]
Got any book recommendations?
WA only