Mindblown: a blog about philosophy.

  • Terhubung dengan OSS, Apakah Perusahaan Otomatis PKP?

    Terhubung dengan OSS, Apakah Perusahaan Otomatis PKP?

    Terhubungnya perusahaan dengan sistem Online Single Submission (OSS) tidak berkorelasi langsung dengan pengukuhan pengusaha kena pajak (PKP). Contact center Ditjen Pajak (DJP) mengatakan pengukuhan PKP dapat dilakukan melalui permohonan oleh wajib pajak. Pengukuhan PKP juga bisa dilakukan secara jabatan berdasarkan pada hasil pemeriksaan atau penelitian administrasi sesuai dengan data dan/atau informasi yang dimiliki atau diperoleh […]

  • Dapat SP2DK? Wajib Pajak Masih Bisa Pembetulan SPT

    Dapat SP2DK? Wajib Pajak Masih Bisa Pembetulan SPT

    Wajib pajak yang mendapatkan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) masih berpeluang melakukan pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT). Contact center Ditjen Pajak (DJP) mengatakan sesuai dengan ketentuan Pasal 8 UU KUP, wajib pajak dengan kemauan sendiri dapat membetulkan SPT yang telah disampaikan dengan syarat dirjen pajak belum melakukan tindakan pemeriksaan. “Secara umum SP2DK adalah […]

  • Data 89 Entitas Bakal Nyambung Sistem Administrasi Pajak Baru DJP

    Data 89 Entitas Bakal Nyambung Sistem Administrasi Pajak Baru DJP

    Untuk mendukung implementasi sistem inti administrasi perpajakan (PSIAP) yang baru, Ditjen Pajak (DJP) mengembangkan interoperabilitas dengan 89 entitas. Topik tersebut menjadi salah satu bahasan media nasional pada hari ini, Selasa (13/6/2023). Entitas yang dimaksud baik internal Kemenkeu maupun eksternal. Pasalnya, pembaruan SIAP atau coretax administration system (CTAS) dinilai tidak dapat berfungsi maksimal apabila tidak didukung […]

  • Banggar dan Pemerintah Sepakati Postur Makro Fiskal RAPBN 2024, Berikut Rinciannya

    Banggar dan Pemerintah Sepakati Postur Makro Fiskal RAPBN 2024, Berikut Rinciannya

    Badan Anggaran (Banggar) DPR RI dan pemerintah telah menyetujui postur makro fiskal dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2024. Kepala Badan Kebijakan Fiskal Febrio Nathan Kacaribu memaparkan, dua indikator yang berubah dari kesepakatan antara Komisi XI DPR RI dengan Banggar diantaranya, terkait rasio perpajajakan dan juga target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Pemerintah […]

  • Alasan BKF Belum Targetkan Rasio Perpajakan 2024 Tumbuh Dobel Digit

    Alasan BKF Belum Targetkan Rasio Perpajakan 2024 Tumbuh Dobel Digit

    Badan Anggaran (Banggar) DPR RI mengusulkan agar pemerintah bisa menargetkan rasio perpajakan Indonesia tumbuh dua digit pada 2024 . Untuk diketahui, sebelumnya Komisi XI DPR RI bersama pemerintah telah menyepakati kisaran rasio pajak (tax ratio) penerimaan perpajakan berada pada angka 9,92% hingga 10,2% pada 2024. Angka tersebut sedikit naik dari pengajuan pemerintah yang berada pada […]

Got any book recommendations?


WhatsApp WA only