Mindblown: a blog about philosophy.
-
Reformasi Perpajakan Jadi Fokus Kebijakan Pendapatan Negara Tahun Depan
Kebijakan pendapatan negara tahun 2024 akan diarahkan untuk mendorong optimalisasi pendapatan negara dengan tetap menjaga iklim investasi dan kelestarian lingkungan. Direktur Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan Suryo Utomo mengatakan, setidaknya ada lima kebijakan pendapatan negara yang akan dilaksanakan pada tahun depan. Pertama, mendorong efektivitas pelaksanaan reformasi perpajakan melalui implementasi Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). […]
-
Dirjen Pajak: Core Tax System Diterapkan 2024, Pengemplang Ketar-ketir!
elakukan training pegawai kami di seluruh Indonesia,” kata Suryo Utomo dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi XI DPR RI, Senin (12/6/2023). Suryo mengatakan core tax system yang akan mulai diimplementasikan tahun depan, tidak hanya diarahkan untuk mempermudah layanan, tetapi juga akan memperkuat pengawasan dan penegakan hukum berdasarkan basis data dan risiko. Implementasi sistem baru ini juga […]
-
DJP Siapkan Strategi Capai Target Penerimaan Tahun 2024
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menargetkan penerimaan negara pada kisaran Rp 2.719 triliun sampai Rp 2.865 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Negara (RAPBN) 2024. Kebijakan pendapatan negara pada tahun depan diarahkan untuk mendorong optimalisasi pendapatan negara dengan tetap menjaga iklim investasi dan kelestarian lingkungan. Dirjen Pajak Kemenkeu Suryo Utomo mengungkapkan sejumlah strategi untuk mencapai target penerimaan pajak […]
-
Terhubung dengan OSS, Apakah Perusahaan Otomatis PKP?
Terhubungnya perusahaan dengan sistem Online Single Submission (OSS) tidak berkorelasi langsung dengan pengukuhan pengusaha kena pajak (PKP). Contact center Ditjen Pajak (DJP) mengatakan pengukuhan PKP dapat dilakukan melalui permohonan oleh wajib pajak. Pengukuhan PKP juga bisa dilakukan secara jabatan berdasarkan pada hasil pemeriksaan atau penelitian administrasi sesuai dengan data dan/atau informasi yang dimiliki atau diperoleh […]
-
Dapat SP2DK? Wajib Pajak Masih Bisa Pembetulan SPT
Wajib pajak yang mendapatkan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) masih berpeluang melakukan pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT). Contact center Ditjen Pajak (DJP) mengatakan sesuai dengan ketentuan Pasal 8 UU KUP, wajib pajak dengan kemauan sendiri dapat membetulkan SPT yang telah disampaikan dengan syarat dirjen pajak belum melakukan tindakan pemeriksaan. “Secara umum SP2DK adalah […]
Got any book recommendations?
WA only