Mindblown: a blog about philosophy.
-
DPRD Lombok Tengah mengusulkan kontribusi pajak hiburan tetap 30 persen
Praya, Lombok Tengah. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, meminta pemerintah daerah melakukan koordinasi dengan penyelenggara supaya kontribusi pajak hiburan dari ajang WSBK maupun MotoGP di Sirkuit Mandalika tetap 30 persen. “Kontribusi dari pajak hiburan dapat ditetapkan sesuai dengan peraturan daerah (Perda) yang dimiliki yaitu sebesar 30 persen,” kata Anggota […]
-
Tidak Flat, Sanksi Bunga Pajak Daerah Bakal Sebesar 0,6% Hingga 2,2%
JAKARTA. Ditjen Perimbangan Keuangan (DJPK) mengungkapkan tarif sanksi administrasi berupa bunga pada pajak daerah bakal berada di rentang 0,6% sampai 2,2%. Berdasarkan RPP Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (KUPDRD) yang sedang dalam proses penetapan, Direktur Dana Transfer Umum (DTU) DJPK Adriyanto mengatakan bunga yang dikenakan atas wajib pajak daerah bakal bervariasi berdasarkan jenis […]
-
Aturan Pajak Molor, Penerimaan Bisa Kendor
Kementerian Keuangan masih menyusun sejumlah aturan teknis perpajakan Sejumlah aturan teknis di sektor perpajakan yang sedang disusun oleh Kementerian Keuangan (Kemkeu) belum juga terbit hingga saat ini. Padahal, aturan teknis tersebut dibutuhkan untuk menopang target penerimaan pajak di tahun ini. Beleid yang belum juga terbit tersebut antara lain aturan teknis pajak natura, pungutan Pajak Pertambahan […]
-
DJP Perpanjang Waktu Lapor SPT Sampai Juni 2023
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memberikan keringanan bagi perusahaan yang belum melapor SPT. Para Wajib Pajak Badan dapat memanfaatkan aplikasi e-PSPT untuk melaporkan SPT hingga Juni 2023. Kepala Kanwil DJP Sumut I Eddi Wahyudi mengungkapkan bahwa aplikasi perpanjangan untuk Wajib Pajak Badan yang punya kendala seperti laporan keuangan yang belum tuntas atau masih berlangsungnya proses audit […]
-
Dirjen Pajak Bisa Kurangi atau Hapus Sanksi Bunga, Denda, dan Kenaikan
Dirjen pajak, karena jabatan atau atas permohonan wajib pajak, dapat mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Sesuai dengan Pasal 36 ayat (1) UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), pengurangan atau penghapusan itu dilakukan jika sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan wajib pajak […]
Got any book recommendations?
WA only