Mindblown: a blog about philosophy.
-
DPR Protes ke Sri Mulyani soal Kenaikan Cukai Rokok Tahun Depan
Menteri Keuangan Sri Mulyani telah mengumumkan besaran kenaikan cukai rokok sebesar 10% pada 2023 dan 2024. Hal ini memicu protes dari Komisi XI DPR yang menganggap petenapannya dilakukan tanpa konsultasi terlebih dahulu. “Peristiwa ini sudah dua kali, undang-undang sudah diketok baru minta konsultasi. Saya ingatkan untuk kesetaraan dalam hak budgeting, ini agar tidak terulang lagi. […]
-
Wajib Pajak Ungkap Ketidakbenaran Perbuatan, DJP: Ada Batas Waktunya
Wajib pajak memiliki waktu 1 bulan untuk memanfaatkan hak mengungkapkan ketidakbenaran perbuatan berdasarkan Pasal 8 ayat (3) UU KUP sejak pemberitahuan hasil pemeriksaan bukti permulaan (bukper) disampaikan oleh Ditjen Pajak (DJP). Direktur Penegakan Hukum DJP Eka Sila Kusna Jaya menyampaikan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 177/2022 mengatur pemberitahuan hasil pemeriksaan bukper disampaikan kepada wajib pajak paling […]
-
Kapan Pajak Natura Berlaku? Ini Penjelasan Kemenkeu
Rencana pemerintah untuk mengenakan pajak natura alias pemberian fasilitas maupun kenikmatan yang diterima bos perusahaan dari kantor, nampaknya akan segera terealisasi dalam waktu dekat. Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak Yon Arsal mengatakan, pemerintah masih terus melakukan proses finalisasi Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) terkait pajak natura. Yon bilang, ada 4 RPP yang akan disiapkan, […]
-
Pererat Kerja Sama Pajak, DJP dan PERTAPSI Teken MoU
Perkumpulan Tax Center dan Akademisi Pajak Seluruh Indonesia (PERTAPSI) dan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) meneken memorandum of understanding (MoU) pada hari ini, Senin (12/12/2022). MoU berisi kesepakatan bersama mengenai pembinaan dan pengembangan tax center serta civitas akademisi pajak. Penandatanganan dilakukan langsung oleh Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo dan Ketua Umum PERTAPSI Darussalam. Ketua Dewan Pembina […]
-
Beleid Pajak Natura akan Terbit Fasilitas Perusahaan Kena Pajak
Pemerintah akan segera menerapkan rencana untuk memungut pajak atas fasilitas mewah yang diberikan perusahaan kepada pegawai yang bukan berbentuk uang alias natura. Aturan yang akan menjadi payung hukum kebijakan itu segera terbit dalam waktu dekat. Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak Yon Arsal mengatakan, calon payung hukum pajak natura masih dalam proses harmonisasi. Yon […]
Got any book recommendations?
WA only