Mindblown: a blog about philosophy.
-
DJP Beberkan 4 Manfaat dari Pengembangan Taxpayer Account
Ditjen Pajak (DJP) menyatakan setidaknya terdapat 4 manfaat yang bakal diterima wajib pajak dari pengembangan aplikasi akun wajib pajak (taxpayer account management) (TAM). DJP menyebut akun wajib pajak menjadi salah satu aplikasi pada sistem inti administrasi perpajakan (SIAP) atau coretax administration system (CTAS). DJP menjelaskan aplikasi ini akan mempermudah wajib pajak melaksanakan kewajiban perpajakannya. “Taxpayer account management menampilkan […]
-
Sri Mulyani Gratiskan Pajak Pembelian Rumah Rp 5 M, Ini Ketentuannya
Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan RI saat memberikan keynote speech dalam agenda Indonesia Infrastructure Finance’s Anniversary Dialogue bertema The Dynamics of Sustainable Infrastructure Financing and Its Roles In Achieving Food Security yang dihelat pada Senin, 29 Januari 2024 di Hotel St. Regis, Jakarta Selatan. TEMPO/Adinda Jasmine Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memastikan pemberian insentif […]
-
Jumlah SDM Minim, KY Kesulitan Cari Hakim Agung Pajak
Komisi Yudisial (KY) mengaku tidak puas atas minimnya jumlah calon potensial yang mendaftarkan diri sebagai calon hakim agung (CHA), terutama CHA tata usaha negara (TUN) khusus pajak. Ketua KY Amzulian Rifai mengatakan minimnya jumlah CHA TUN khusus pajak dilatarbelakangi oleh minimnya jumlah SDM yang memiliki keahlian di bidang perpajakan. “SDM yang berlatar belakang hukum dan […]
-
Lewat Sebulan, 2,18 Juta Wajib Pajak Sudah Lapor SPT Tahunan 2023
Ditjen Pajak (DJP) mencatat sudah ada 2,18 juta wajib pajak yang telah menyampaikan SPT Tahunan 2023 hingga 31 Januari 2024. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP Dwi Astuti mengatakan kebanyakan SPT Tahunan itu dilaporkan secara online. DJP pun telah memberikan bukti penerimaan surat (BPS) dan bukti penerimaan elektronik (BPE) kepada wajib pajak tersebut. “Sampai dengan 31 […]
-
GIPI Bakal Ajukan Judicial Review ke MK Terkait Beleid Pajak Hiburan
Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) bakal mengajukan judicial review atau uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 yang merujuk pada pasal 58 ayat 2 pada minggu depan antara hari Senin (05/02) atau Selasa (06/02). Judicial review ini sebagai bentuk protes keras para anggota asosiasi tentang Pajak Barang dan Jasa Tertentu […]
Got any book recommendations?
WA only