Mindblown: a blog about philosophy.
-
Catat Rekor! Penerimaan Perpajakan Tahun Depan Ditargetkan Rp 2.463 Triliun
JAKARTA. Pemerintah menargetkan penerimaan perpajakan pada tahun 2023 sebesar Rp 2.463 triliun. Target tersebut melesat 28% dari target penerimaan perpajakan tahun 2022 yang sebesar Rp 1.924,9 triliun. Target tersebut tertuang dalam Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023. Target penerimaan perpajakan ini bahkan mencapai rekor tertinggi dari tahun-tahun sebelumnya. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, target […]
-
Apa yang Terjadi Jika Tak Lapor SPT Tahunan?
Jakarta, Setiap wajib pajak (WP) wajib melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak. Pelaporan SPT pun dapat dilakukan secara manual dengan datang ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) terdekat atau via online. Pelaporan SPT sendiri bersifat wajib. Dengan kata lain, jika terlambat atau tidak melapor, akan dikenakan sanksi berupa denda hingga pidana. Sanksi itu tercantum dalam Undang-Undang (UU) […]
-
Penghimpunan Pajak Sektor UMKM di DJP Jatim I Capai Rp146,7 Miliar
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Timur I mencatat kontribusi pendapatan pajak dari sektor usaha mikro kecil menengah (UMKM) terus mengalami peningkatan yang positif seiring dengan pertumbuhan pelaku UMKM. Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Jatim, John L. Hutagaol mengatakan secara nasional kontribusi UMKM terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 61 persen, dan mampu menyerap 97 […]
-
Sri Mulyani Nilai Inggris Krisis Karena Kebijakan Ekonomi Negara Itu Sendiri
Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan, Indonesia masih kuat dalam menghadapi gejolak global. Namun pemerintah tetap mewaspadai kondisi global yang dapat menjadi sentimen negatif terhadap perekonomian Indonesia, termasuk krisis yang terjadi di Inggris. Sri Mulyani menjelaskan, krisis ekonomi yang dialami Inggris disebabkan oleh kebijakan fiskal negara itu sendiri. Beberapa hari Menkeu Inggris mengumumkan rencana memangkas pajak dan memberikan insentif investasi bagi […]
-
Pemungut PPN Selain Instansi Pemerintah Wajib Pakai Aplikasi e-SPT PPN, Mulai Kapan?
Dirjen pajak Kementerian Keuangan telah menerbitkan Peraturan Dirjen Pajak (Perdirjen) untuk mengakomodasi bentuk, isi, dan tata cara pengisian dan penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) bagi pihak lain. Dengan terbitnya regulasi pada14 September 2022 itu, maka pemungut PPN selain instansi pemerintah wajib memakai aplikasi e-SPT PPN. Adaun pihak lain dimaksud adalah pihak yang […]
Got any book recommendations?
WA only