NEWS

  • Deretan Beban Pajak Kelas Menengah

    Deretan Beban Pajak Kelas Menengah

    Masyarakat kelas menengah berpotensi menanggung berbagai jenis pajak dalam kehidupan sehari-hari. Pajak tersebut tidak hanya berasal dari penghasilan yang diterima setiap bulan, tetapi juga dari aktivitas konsumsi, kepemilikan aset, hingga transaksi investasi. Berdasarkan riset KONTAN, selama ini banyak jenis pajak pusat maupun daerah yang ditanggung kelompok kelas menengah. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 jadi jenis […]

  • Wanti-Wanti Pajak Tak Bebani Pelaku Usaha

    Wanti-Wanti Pajak Tak Bebani Pelaku Usaha

    Anggota Komisi XI DPR Andreas Eddy Susetyo mengingatkan pemerintah agar tak membebani dunia usaha dalam mengejar kekurangan target penerimaan pajak. Menurut dia, kebijakan perpajakan juga perlu menimbang upaya mendorong pertumbuhan ekonomi. Menurut data Kementerian Keuangan, realisasi penerimaan pajak per 31 Oktober 2026 mencapai Rp 1.796,8 triliun,setara 76,2% dari target APBN 2026 sebesar Rp 2.357,7 triliun. […]

  • DPRD Ini Desak Pemkab Segera Bentuk Satgas Siber Pajak

    DPRD Ini Desak Pemkab Segera Bentuk Satgas Siber Pajak

    Komisi III DPRD Kabupaten Tabanan, Bali, meminta pemerintah kabupaten (pemkab) segera merealisasikan pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Siber Pajak. Imbauan pembentukan satgas tersebut dimaksud untuk mengoptimalkan pendapatanasli daerah (PAD). Ketua Komisi III DPRD Tabanan Anak Agung Nyoman Dharma Putra mengatakan pembentukan Satgas Siber Pajak sudah mendesak di tengah tekanan fiskal akibat efisiensi anggaran secara nasional serta […]

  • Penerapan GMT Tak Sederhana, DJP Ajak Puluhan WP Badan Berdialog

    Penerapan GMT Tak Sederhana, DJP Ajak Puluhan WP Badan Berdialog

    Ditjen Pajak (DJP) menggelar dialog bersama 78 wajib pajak badan untuk membahas implementasi pajak minimum global (global minimum tax/GMT) di Indonesia. Dirjen Pajak Bimo Wijayanto mengatakan penerapan pajak minimum global memerlukan kesiapan teknis dan administrasi yang matang. Oleh karena itu, DJP membuka ruang dialog untuk menghimpun masukan serta mengetahui berbagai kendala yang dihadapi wajib pajak. […]

  • Berlaku hingga Akhir Tahun, Daerah Ini Hapus Sanksi Bunga PBB-P2

    Berlaku hingga Akhir Tahun, Daerah Ini Hapus Sanksi Bunga PBB-P2

    Pemerintah Kabupaten Sleman, DIY, menghapus sanksi administratif berupa bunga atas tunggakan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2). Kebijakan ini berlaku mulai 20 Oktober hingga 31 Desember 2026. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Sleman Wawan Hariawan mengatakan penghapusan sanksi dimaksudkan untuk meringankan beban ekonomi masyarakat sekaligus meningkatkan kepatuhan wajib pajak. “Melalui […]

WhatsApp WA only