Mindblown: a blog about philosophy.
-
Kemenhub: Harga Tiket Pesawat yang Terjangkau Butuh Inovasi Maskapai
Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengungkapkan terciptanya harga tiket pesawat juga dibutuhkan inovasi dari maskapai. Plt Dirjen Perhubungan Udara Kemenhub Nur Isnin Istiartono mengharapkan maskapai dapat melakukan hal tersebut. “Inovasi inilah yang kita harapkan sehingga walau diperkenankan ada fuel surcharge, rekan-rekan maskapai bisa menetapkan atau menurunkan harga tiket sehingga masih dapat terjangkau oleh masyarakat pengguna jasa,” kata […]
-
Penerimaan pajak sawit Riau masih minim dari lahan 3,9 juta hektare
Gubernur Riau Syamsuar menyebutkan pendapatan pajak dari sektor kebun sawit di wilayah setempat sejauh ini masih minim, sementara bentangan tanaman primadona di Bumi Lancang Kuning itu kini mencapai 3,8 juta hektare. “Yang punya Hak Guna Usaha (HGU) itu hanya 1 hektare, sementara data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) di Riau ada 3,9 juta hektare […]
-
Integrasi NIK dan NPWP Bisa Menjawab Berbagai Tantangan Perpajakan RI
Ketersediaan informasi memiliki peran krusial dalam menjamin kepatuhan pajak pada negara penganut sistem self assessment. Tak hanya itu, informasi yang tersedia secara memadai dapat menjamin kesetaraan dan keadilan dalam pemajakan. Partner Fiscal Research and Advisory (FRA) Services DDTC Bawono Kristiaji mengatakan langkah pemerintah untuk mengintegrasikan NIK dengan NPWP merupakan salah satu upaya yang ditempuh untuk […]
-
DJP Ingatkan WP Beromzet Kurang Rp4,8 M Bisa Langsung Pakai PP 23/2018
JAKARTA, Ditjen Pajak (DJP) kembali mengingatkan tentang fasilitas perpajakan yang dituangkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) 23/2018 tentang PPh atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Melalui akun @kring_pajak di Twitter, otoritas menyampaikan bahwa sepanjang peredaran bruto wajib pajak masih di bawah Rp4,8 miliar dalam setahun pajak, wajib […]
-
Mengenal Pajak Karbon dan Skema Perhitungannya
Kementerian Keuangan masih berancang-ancang menerapkan pajak karbon. Penerapan pajak ini molor dari rencana semula, yakni 1 Juli 2022. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Nathan Kacaribu menyebut hingga saat ini pemerintah masih berupaya mematangkan peraturan pendukung pemberlakuan pajak karbon. Mengutip Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) Pasal 13 […]
Got any book recommendations?
WA only