Mindblown: a blog about philosophy.
-
Tax Amnesty Jilid II Diikuti 10.725 Wajib Pajak, Negara Kantongi Rp1,1 Triliun
Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat nilai Pajak Penghasilan (PPh Final) yang terkumpul dari Program Pengungkapan Sukarela atau Tax Amnesty jilid II telah mencapai Rp1,1 triliun dari 10.725 Wajib Pajak (WP) pelapor. Adapun harta bersih yang dilaporkan dalam Program Pengungkapan Sukarela (PPS) mencapai Rp10,25 triliun sampai 7 Februari 2022. Nilai tersebut terdiri dari laporan […]
-
Peserta Tax Amnesty Jilid II Terus Bertambah, Kini Capai 10.725 Wajib Pajak
Jumlah peserta Program Pengungkapan Sukarela (PPS) alias program pengampunan pajak (tax amnesty) jilid II makin bertambah. Pemerintah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mencatat, pendapatan dari Pajak Penghasilan (PPh) yang diterima negara sudah mencapai Rp 1,1 triliun dari total pengungkapan harta Rp 10,25 triliun nilai harta bersih, pada Senin (7/2/2022). Harta itu diungkap oleh 10.725 […]
-
Tax Amnesty II Diikuti 10.725 WP, DJP Terima Setoran Rp 1,1 T
Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan berhasil mengumpulkan penerimaan sebesar Rp 1,1 triliun dari program pengungkapan sukarela (PPS) alias tax amnesty jilid II. Ini berasal dari puluhan ribu wajib pajak yang telah memanfaatkan program ini. Dari data DJP, per Senin (7/2/2022) jumlah wajib pajak yang sudah mengikuti program tax amnesty II mencapai 10.725 orang. Dengan dokumen […]
-
Kantongi Rp1,1 Triliun, Sri Mulyani Kembali Ajak Wajib Pajak Manfaatkan Tax Amnesty Jilid II
Menteri Keuangan atau Menkeu Sri Mulyani Indrawati kembali mengajak Wajib Pajak (WP) untuk memanfaatkan Program Pengungkapan Sukarela (PPS) atau Tax Amnesty Jilid II sebagaimana yang ada dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Program yang diberlakukan mulai 1 Januari hingga 30 Juni 2022 ini memberikan kesempatan bagi WP untuk melaporkan atau […]
-
Berlaku 1 April, Mekanisme Penerapan Pajak Karbon Mulai Disusun
Kementerian Energi dan Sumber daya Mineral bersama sejumlah stakeholders mulai menggodok mekanisme pajak karbon dari pembangkit listrik tenaga uap (PLTU). Penerapan pajak karbon akan mulai berjalan pada 1 April 2022. Kebijakan ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Regulasi tersebut telah disahkan DPR sejak 7 Oktober 2021. Direktur Jenderal Energi Baru […]
Got any book recommendations?
WA only