Mindblown: a blog about philosophy.
-
Regulasi Belum Mendukung Pengembangan EBT di Dalam Negeri
Jakarta. Pengembangan pembangkit energi baru terbarukan (EBT) masih mengalami sejumlah kendala, termasuk akibat dari kebijakan pemerintah. Ketua Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia (METI) Surya Darma mengatakan bahwa beberapa regulasi selama ini belum memberikan dukungan penuh untuk industri energi terbarukan. Proyek energi terbarukan, diakuinya, masih sulit mendapatkan pembiayaan. Selain itu, perusahaan pengembang energi bersih harus menghadapi kebijakan […]
-
Dugaan Pejabat Terlibat Bisnis PCR, Pakar Hukum: Cek Data Impor dan Faktur Pajak
Jakarta – Ketua Asosiasi Ilmuan Praktisi Hukum Indonesia (Alpha) Azmi Syahputra mengomentari dugaan keterlibatan pejabat dalam bisnis PCR. Menurut dia, dugaan tersebut perlu dibuktikan dengan menelusuri data impor di Bea Cukai. “Lebih lanjut cek faktur pajak dan tercermin pula dalam invoice perusahaan tersebut, di sini akan terlihat data real keterlibatan sejauh mana pengadaan PCR ini berjalan termasuk motifnya,” […]
-
Jelang tutup tahun 2021, pemerintah tambah ratusan KLU penerima insentif pajak
JAKARTA. Pemerintah telah menambah ratusan Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) penerima insentif pajak dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Hal ini bertujuan untuk mengungkit perekonomian secara luas jelang akhir tahun. Kebijakan tersebut tertuang sebagaimana dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 149/PMK.03/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2021 tentang insentif pajak untuk wajib pajak […]
-
Sah! Jokowi Resmi Teken UU Harmonisasi Pajak
Presiden Joko Widodo (Jokowi) secara resmi telah meneken aturan final Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Payung hukum HPP diterbitkan dalam bentuk Undang-Undang (UU) 7/2021 yang diteken kepala negara pada 29 Oktober lalu, seperti dikutip CNBC Indonesia melalui lampiran aturan tersebut, Kamis (4/11/2021). Aturan tersebut mengatur sejumlah kebijakan baru terkait perpajakan, salah satunya ialah program pengampunan pajak […]
-
Sri Mulyani Tambah 265 Lapangan Usaha yang Terima Insentif PPh Impor
Pemerintah memperluas cakupan lapangan usaha penerima insentif pajak untuk merespons dampak pandemi Covid-19. Melalui aturan yang baru, Menteri Keuangan Sri Mulyani menambah 265 lapangan usaha baru yang berhak menerima insentif Pajak penghasilan (PPh) 22 Impor hingga akhir tahun. Perubahan ketentuan tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 149/PMK.03.2021 tentang Perubahan Kedua atas PMK Nomor 9/PMK.03/2021 tentang Insentif […]
Got any book recommendations?
WA only