NEWS
-

Catat! Ini Daftar Wajib Pajak yang Dikecualikan dari Aturan DER 4:1
Menteri keuangan berwenang mengatur batasan jumlah biaya pinjaman yang dapat dibebankan untuk keperluan penghitungan pajak. Wewenang ini tercantum dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh). Berdasarkan penjelasan pasal tersebut, pembatasan biaya pinjaman di antaranya dilakukan melalui metode perbandingan rasio utang terhadap modal (debt to equity ratio/DER) yang wajar. “…misalnya melalui metode penentuan […]
-

Pemerintah Perlu Tinjau Ulang Insentif Pajak Agar Manfaat
Pemerintah perlu mengevaluasi efektivitas insentif pajak yang telah diberikan selama ini. Hal ini seiring meningkatnya belanja perpajakan di tengah penerimaan pajak yang penuh tantangan. Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, memperkirakan nilai insentif perpajakan pemerintah pada 2026 bakal mencapai Rp 576,4 triliun, atau setara dengan 2,24% terhadap produk domestik bruto […]
-

Ditjen Pajak: Pengurangan Sanksi Bukan Tax Amnesty
Fasilitas pengurangan atau penghapusan snaksi administrasi perpajakan yang diberikan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak melalui Program Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi (PSA), bukan pengampunan pajak atau Tax Amnesty. Ditjen Pajak, dalam Buku Panduan PSA, menegaskan bahwa memang ada kaitan terbatas dengan Program Pengungkapan Sukarela (PPS). Dalam batang tubuhnya, KEP-239/PJ/2026, yang menjadi payung hukum fasilitas tersebut, mencakup […]
-

DJP Ingatkan WP yang Salah Buat Kode Billing Bisa Batalkan Via Coretax
Ditjen Pajak (DJP) menyampaikan wajib pajak yang salah membuat kode billing dapat membatalkannya secara online melalui coretax system. DJP menjelaskan pembatalan kode billing dapat dilakukan apabila memenuhi persyaratan, yakni belum dibayar dan kode billing belum kedaluwarsa atau masih dalam masa berlaku 14 hari sejak diterbitkan. “Pembatalan dapat dilakukan jika kode billing salah masa pajak, nominal, […]
-

PMK 71/2026: Ada 3 Sanksi Pajak yang Tak Bisa Diajukan Pengurangan
Ditjen Pajak (DJP) merevisi ketentuan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif dalam PMK 118/2024 melalui PMK 71/2026. Salah satu perubahan krusial dalam beleid ini adalah disisipkannya ketentuan baru, yakni Pasal 21A. Melalui pasal tersebut, DJP tidak hanya memperjelas cakupan sanksi administratif yang dapat dikurangkan atau dihapuskan oleh dirjen pajak. Ada poin lain yang perlu diperhatikan, yaitu […]
WA only