Mindblown: a blog about philosophy.
-
Pemungut PPN PMSE Wajib Setorkan Laporan Triwulanan, Ini Aturannya
JAKARTA. Pemungut pajak pertambahan nilai (PPN) produk digital dari luar negeri wajib menyampaikan laporan kepada Ditjen Pajak (DJP). Sesuai dengan PMK 60/2022, pemungut PPN perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) wajib melaporkan PPN yang telah dipungut dan disetor secara triwulanan untuk periode 3 masa pajak. Laporan itu perlu disampaikan paling lama akhir bulan berikutnya setelah periode […]
-
Nilai Insentif Perpajakan Perlu Diturunkan Secara Bertahap
Insentif perpajakan memang menjadi instrumen dalam menjaga pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Kendati begitu, nilai insentif perpajakan yang terus meningkat perlu diturunkan secara bertahap. Pengamat Pajak Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar menilai, sudah sebaiknya insentif perpajakan bisa dievaluasi dan dikurangi secara perlahan terutama untuk insentif perpajakan yang tidak tepat. Misalnya saja ambang […]
-
Kumpulkan Data, Petugas Pajak Kunjungi Tempat Usaha Pengolahan Aspal
Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Dabo Singkep dan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bintan menggelar kunjungan ke wilayah Kecamatan Singkep Barat, Kabupaten Lingga pada 12 September 2023. Dalam kunjungan tersebut, tim gabungan KP2KP Dabo Singkep dan KPP Pratama Bintan melakukan Kegiatan Pengumpulan Data Lapangan (KPDL) di sekitar wilayah desa-desa di Kecamatan Singkep Barat. […]
-
Batas Pemenuhan Komitmen Investasi PPS Segera Berakhir, DJP Siap Layangkan Teguran
Wajib Pajak peserta Program Pengungkapan Sukarela (PPS) yang berkomitmen untuk melakukan repatriasi dan/atau investasi harta bersih di dalam negeri hanya memiliki sisa waktu hingga 30 September 2023. Pasalnya, apabila Wajib Pajak peserta PPS tidak segera memenuhi komitmennya, maka Wajib Pajak bersangkutan berpotensi menerima surat teguran dan harus membayar pajak penghasilan (PPh) Final tambahan. “Mengingat batas […]
-
Bahas Raperda, DPRD Minta Kendaraan Bekas Kena Pajak Lebih Ringan
Pekanbaru. Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) DPRD Riau mengusulkan adanya keringanan pajak kendaraan bermotor (PKB) untuk kendaraan bekas atau lama. Anggota Pansus Abdul Kasim menjelaskan pasal khusus mengenai keringanan PKB dalam Raperda PDRD diperlukan sehingga pajak tersebut tidak membebani masyarakat sekaligus tidak merugikan pemerintah. “Saya berharap dalam […]
Got any book recommendations?
WA only