Mindblown: a blog about philosophy.
-
DJP Sebut Pemeriksaan Pajak Tidak Didasarkan pada Alasan Subjektif
Ditjen Pajak (DJP) merilis pernyataan resmi terkait dengan pemeriksaan pajak. Pernyataan resmi tersebut disampaikan melalui Siaran Pers Nomor SP-31/2023 pada hari ini, Selasa (19/9/2023). DJP menegaskan selalu bersikap profesional serta menjunjung tinggi integritas berdasarkan peraturan perundang-undangan saat melakukan edukasi, pengawasan, dan pemeriksaan. “Pemeriksaan yang dilakukan tidak didasarkan pada alasan subjektif tertentu,” tulis DJP dalam siaran […]
-
Kemenkeu Pastikan Tarif PPN Tetap 11% Pada 2024, Ini Alasannya
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan belum akan mengerek tarif pajak pertambahan nilai (PPN) pada tahun depan. Kepala Pusat Kebijakan APBN Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu Wahyu Utomo mengatakan, meski kenaikan tarif PPN 12% merupakan amanat Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), namun pihaknya masih akan menggunakan tarif PPN 11% pada 2024. “Intinya pada tahun 2024 kita […]
-
WP Ajukan Hapus NPWP, Petugas Pajak Adakan Pemeriksaan Lapangan
Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bulukumba mengadakan pemeriksaan lapangan ke alamat wajib pajak di Desa Terasa, Kecamatan Sinjai Barat pada 4 September 2023 guna menindaklanjuti permohonan penghapusan NPWP. Dalam kunjungan itu, KPP menugaskan Muhammad Andika Permanajati dan Hendri Wahyu Laksono. Kunjungan dilakukan untuk memastikan kesesuaian informasi yang disampaikan pemohon pada saat mengajukan penghapusan NPWP dengan […]
-
DJP Kembali Ingatkan WP Peserta PPS soal Komitmen Investasi
Ditjen Pajak (DJP) kembali mengingatkan wajib pajak peserta program pengungkapan sukarela (PPS) untuk segera merealisasikan komitmen investasinya paling lambat 30 September 2023. Penyuluh Pajak KPP Pratama Bandung Bojonagara Aris Kurniawan mengatakan wajib pajak peserta PPS berkewajiban melaksanakan komitmen yang sudah disampaikan dalam surat pemberitahuan pengungkapan harta (SPPH). “Tinggal wajib pajak memilih yang nama, lebih tertarik […]
-
Tak Lunasi Utang Pajak Rp 906 Juta, Mobil dan Giro WP Badan Disita KPP
Juru sita pajak negara (JSPN) pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Surakarta menyita aset berupa 1 unit mobil senilai Rp100 juta dan bilyet giro senilai Rp806 juta milik wajib pajak badan PT T. Kepala KPP Pratama Surakarta Herry Wirawan mengatakan wajib pajak badan tersebut memiliki tunggakan pajak senilai Rp906 juta. Menurutnya, sita dilakukan lantaran wajib […]
Got any book recommendations?
WA only