Mindblown: a blog about philosophy.
-
BPK Serahkan Hasil Pemeriksaan ke DPR, Insentif Pajak Jadi Temuan
JAKARTA, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2022 sekaligus Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II/2022 ke DPR. Sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, BPK memberikan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) atas LKPP 2022. Secara lebih terperinci, BPK memberikan opini WTP atas 81 Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) dan Laporan Keuangan […]
-
Ditjen Pajak Bisa Bantu Negara Mitra Untuk Menagih Utang Pengemplang Pajak
JAKARTA. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menerbitkan aturan baru mengenai bantuan penagihan pajak dengan negara mitra atau yurisdiksi. Hal ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 61 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Pajak Atas Jumlah Pajak yang Masih Harus Dibayar. PMK ini berlaku efektif pada 12 Juni 2023. Dalam beleid ini, Menteri Keuangan […]
-
UMKM Bakal Mendapatkan Insentif Fiskal Ekspor
Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang bersiap mengepakkan sayap bisnis ke pasar ekspor bakal mendapatkan keringanan fiskal. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan (Kemkeu) bakal memberikan insentif fiskal bagi UMKM yang berorientasi ekspor melalui fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE). Melalui insentif fiskal ini, UMKM akan mendapatkan fasilitas. Insentif itu berupa pembebasan […]
-
Daerah Masih Akan Sulit Mandiri
Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Beleid tersebut merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun’ 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD). PP ini menjadi pedoman bagi pemerintahan daerah dalam menyusun peraturan daerah dan peraturan kepala daerah mengenai pajak daerah […]
-
Pelaksanaan Perda Pajak dan Retribusi Diawasi! Begini Aturannya
JAKARTA, Pemerintah pusat melakukan pengawasan pelaksanaan peraturan daerah (perda) mengenai pajak dan retribusi. Berdasarkan pada ketentuan Pasal 129 PP 35/2023, pengawasan dilakukan oleh menteri dalam negeri (mendagri) dan menteri keuangan (menkeu). “Dalam melakukan pengawasan … , menteri … berkoordinasi dengan kementerian/lembaga teknis terkait dan/atau pemerintah daerah terkait,” bunyi penggalan Pasal 130 ayat (2) PP 35/2023, […]
Got any book recommendations?
WA only