NEWS
-
PMK Digodok! E-Money dan Mata Uang Digital Bakal Masuk Data Pajak Global Mulai 2026
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menegaskan bahwa mulai tahun data 2026, informasi keuangan yang dipertukarkan secara otomatis antarnegara (Automatic Exchange of Information / AEOI) akan diperluas. Perluasan ini mencakup rekening produk uang elektronik (e-money) dan mata uang digital bank sentral (Central Bank Digital Currency / CBDC). Langkah ini merupakan bagian dari implementasi Amendments to […]
-
PPh Pasal 21 DTP Diperluas, Ingat Lagi Kriteria Pegawai yang Dapat
Pemerintah resmi menerbitkan peraturan yang memperluas pemberian insentif pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 ditanggung pemerintah (DTP) untuk sektor pariwisata. Pemberian insentif PPh Pasal 21 DTP itu diatur melalui PMK 10/2025 s.t.d.d PMK 72/2025. Insentif PPh Pasal 21 DTP tersebut diberikan untuk penghasilan yang diterima ataudiperoleh pegawai tertentu dari pemberi kerja dengan kriteria tertentu. Adapun kriteria […]
-
Wah! Karyawan Tempat Karaoke dan Pijat Juga Dapat Insentif PPh 21 DTP
Melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 72/2025, Kementerian Keuangan telah memerinci bidang industri pariwisata yang bisa turut memanfaatkan insentif PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah (DTP). Daftar bidang industri pariwisata tersebut tercantum dalam lampiran A PMK 72/2025.Berdasarkan lampiran A PMK 72/2025, bidang industri yang dapat memperoleh insentif PPh Pasal 21 DTP juga mencakup klub malam, karaoke, diskotek, […]
-
Masuk Program Unggulan, Aturan Perpanjangan PPh UMKM Masih Disiapkan
Pemerintah masih menyiapkan regulasi mengenai perpanjangan jangka waktu pemberlakuan skema PPh final UMKM dengan tarif 0,5% khusus bagi wajib pajak orang pribadi. Topik tersebut menjadi salah satu ulasan utama media nasional pada hari ini, Kamis (30/10/2025). Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan perpanjangan jangka waktu pemberlakuan PPh final UMKM ini termasuk dalam program unggulan pemerintah yang […]
-
Pak Purbaya, Gini Cara Turunkan Tarif PPN Tanpa Kehilangan Rp 70 T
Ekonom menganggap Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa perlu merealisasikan penurunan tarif pajak pertambahan nilai (PPN), bila ingin memulihkan daya beli masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi lebih cepat. Kepala Ekonom Trimegah Sekuritas Indonesia, Fakhrul Fulvian mengatakan kenaikan tarif PPN beberapa tahun terakhir, sebagaimana yang termuat dalam Undang-Undang tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) terbukti justru menekan […]
WA only