Mindblown: a blog about philosophy.
-
Berlaku 20 Maret, Subsidi Mobil Listrik Jadi Rp80 Juta?
Pemerintah telah resmi mengumumkan rencana pemberian subsidi bagi setiap pembelian kendaraan listrik, baik motor, mobil, atau bus listrik berbasis baterai. Kebijakan subsidi untuk program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) ini ditargetkan mulai berlaku pada 20 Maret 2023. Untuk motor listrik berbasis baterai, pemerintah akan memberikan subsidi diskon harga sebesar Rp 7 juta per unit. Dengan syarat […]
-
Kendaraan Listrik Produksi Lokal Bebas PPN di IKN Nusantara, Ini Aturannya
Pemerintah membebaskan pajak pertambahan nilai (PPN) bagi kendaraan listrik produk dalam negeri dengan nomor polisi Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara. Kebijakan ini tercantum dalam Pasal 59 Ayat 1 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pemberian Perizinan Berusaha, Kemudahan Berusaha, dan Fasilitas Penanaman Modal bagi Pelaku Usaha di Ibu Kota Nusantara. Menurut beleid […]
-
Bapenda Kendari sebut Penerimaan pajak tahun 2022 capai Rp184 miliar
Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra), menyebutkan bahwa penerimaan pajak pada tahun 2022 mencapai Rp184 miliar. Kepala Bapenda Kota Kendari Satria Damayanti di Kendari, Rabu, mengatakan, pihaknya melampaui target tahun 2022 yaitu mencapai 116 persen. “Target kami di tahun 2022 sebesar Rp159 miliar, dan yang tercapai Alhamdulillah Rp184 miliar,” kata Satria Damayanti. […]
-
NPWP Pemotong Tidak Valid? Ditjen Pajak Sarankan Pengecekan Ini
Ditjen Pajak (DJP) memberikan saran langkah kepada wajib pajak yang menemui kendala tidak validnya NPWP pemotong saat hendak melaporkan SPT. Contact center DJP, Kring Pajak, wajib pajak dapat meminta konfirmasi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) kepada pemotong yang bersangkutan. Konfirmasi dilakukan untuk mengecek validitas NPWP pemotong. “Untuk NPWP pemotong yang tidak valid, silakan konfirmasikan nomor […]
-
Ramai-Ramai Pegawai Pajak Tanam Saham di 280 Perusahaan
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mendalami kepemilikan saham 134 pegawai Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) di 280 perusahaan. Hal itu disampaikan Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan dalam perkembangan klarifikasi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di Gedung Merah Putih KPK, Rabu (8/3). “Tercatat bahwa 134 pegawai pajak itu ternyata punya saham di 280 […]
Got any book recommendations?
WA only