Mindblown: a blog about philosophy.
-
Perusahaan Harus Beri Bukti Potong Pajak, DJP Bakal Kirim Email Blast
Ditjen Pajak mengimbau para pemberi kerja segera menyerahkan bukti potong pajak kepada karyawannya. Hal ini bertujuan agar karyawan dapat melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan 2022 secepatnya. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP Neilmaldrin Noor mengatakan DJP akan mengirimkan email blast kepada pemberi kerja yang berisi permintaan menyerahkan bukti potong kepada karyawan. Pasalnya, bukti potong tersebut […]
-
Soal Gaji Rp5 Juta Kena Pajak 5%, Begini Keterangan Resmi DJP
Publik tengah ramai memperbincangkan mengenai pengenaan pajak 5% atas gaji Rp5 juta. Terkait dengan hal ini, Ditjen Pajak (DJP) menyampaikan keterangan resmi. Dalam Siaran Pers No. SP-1/2023, DJP mengatakan sejak diterbitkannya UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), aturan mengenai lapisan tarif PPh orang pribadi disesuaikan agar lebih adil dengan berpihak kepada kelompok masyarakat kecil dan menengah. […]
-
Stafsus Sri Mulyani Beberkan Simulasi Hitung Pajak untuk Gaji Rp 5 Juta: Tak Ada Kenaikan Tarif
Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo membeberkan simulasi perhitungan pajak penghasilan (PPh) dengan aturan baru. Perhitungan itu termaktub dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Prastowo mengatakan masyarakat tidak perlu khawatir karena tidak ada pajak baru ataupun kenaikan tarif pajak untuk karyawan. Justru melalui UU Nomor 7 Tahun 2021, kata […]
-
Rezim Pajak Baru, Menteri Keuangan Berwenang Cegah Praktik Penghindaran Pajak
Pemerintah telah menerbitkan aturan terkait dengan rezim pajak baru dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan. Dalam PP tersebut, pemerintah mengeluarkan aturan terkait dengan instrumen pencegahan penghindaran pajak (tax avoidance). Dengan adanya payung hukum tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberikan wewenang untuk melakukan tindakan anti penghindaran pajak. […]
-
PPKM Resmi Dicabut, Pemerintah Tetap Lanjutkan Vaksinasi, Bansos dan Insentif Pajak
Pemerintah resmi mencabut status pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) mulai Jumat (30/12). Meski begitu, status kedaruratan tidak dicabut karena pandemi belum berakhir sepenuhnya. Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan pandemi bukan bersifat per negara, tetapi dunia. Sehingga status kedaruratan kesehatan tetap dipertahankan mengikuti status dari public health emergency of international concern dari WHO. Jokowi menyampaikan, Indonesia […]
Got any book recommendations?
WA only