Mindblown: a blog about philosophy.
-
Omnibus Law Disetujui DPR, Ketentuan Pajak di Negara Ini Direvisi
BUENOS AIRES, DPR Argentina menyetujui omnibus law yang diusulkan Presiden Javier Milei dalam rangka pencairan pinjaman senilai US$4,7 miliar dari International Monetary Fund (IMF). Omnibus law tersebut turut memuat kebijakan pajak baru seperti kenaikan tarif withholding tax dari 31% ke 33% atas ekspor kedelai dan pemberlakuan pajak 15% atas mayoritas komoditas ekspor. Pemerintah Argentina juga […]
-
Gugatan Berproses di MK, Pengusaha Bayar Pajak Hiburan Pakai Tarif Lama
Jakarta. Dewan Pengurus Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (DPP GIPI) mengeluarkan surat edaran (SE) kepada anggotanya terkait aturan pajak hiburan. SE tersebut mengimbau selama gugatan uji materil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD) berproses di Mahkamah Konstitusi (MK), maka para pengusaha bisa membayar Tarif Pajak Barang […]
-
Dorong Sektor Properti, Pengusaha Minta Pemda Beri Insentif PBB
Dewan Pimpinan Daerah Real Estate Indonesia (DPD REI) Sumatera Barat (Sumbar) meminta pemerintah kabupaten/kota memberikan kebijakan pajak bumi dan bangunan (PBB) yang berpihak pada sektor properti. Ketua DPD REI Sumbar Satria Eka Putra mengatakan PBB di wilayah Sumbar terasa tinggi karena pemda menetapkan nilai jual objek pajak (NJOP) yang melebihi harga pasar aktual. Menurutnya, kondisi […]
-
Faktur dan Bupot Terkait Instansi Pemerintah Masih Pakai NPWP Ini
Ditjen Pajak (DJP) menegaskan penggunaan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 16 digit pada Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) dan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) masih terbatas. Sejalan dengan hal tersebut, sesuai dengan pengumuman yang disampaikan dalam PENG-22/PJ.09/2023, pembuatan dokumen faktur pajak dan bukti potong masih menggunakan NPWP 15 digit sampai dengan waktu implementasi […]
-
Muncul Notifikasi KIRIMSPT2111 di e-Bupot 21/26? Ini Kata Kring Pajak
Sejumlah warganet mengeluhkan adanya notifikasi eror ‘KIRIMSPT2111’ saat menggunakan e-bupot 21/26. Merespons hal tersebut, contact center Ditjen Pajak (DJP) menjelaskan keterangan eror ‘KIRIMSPT2111 – Masih terdapat Bukti Potong Bulanan yang belum diposting’ pada e-bupot 21/26 terjadi karena masih terdapat bukti potong yang belum di-posting. “Silakan posting kembali bukti potongnya,” tulis Kring Pajak saat merespons keluhan […]
Got any book recommendations?
WA only