Mindblown: a blog about philosophy.
-
Program Insentif Pajak Terkait Covid Disoal BPK
JAKARTA. Insentif pajak yang diberikan pemerintah kepada wajib pajak dalam rangka Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) maupun non PC PEN mendapat rapor merah dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Hasil pemeriksaan sementara lembaga audit negara tersebut mengungkap adanya masalah dalam pemberian sejumlah insentif pajak dengan nilai jumbo. Berdasarkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Sementara (IHPS) Semester […]
-
Tim Penyidik Ditjen Pajak Sita 4 Truk Tangki BBM Atas Kasus Penggelapan Pajak
Tim penyidik Direktorat Penegakan Hukum Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) berhasil menyita empat truk tangki Bahan Bakar Minyak (BBM) di Palembang, Sumatera Selatan pada Kamis (16/9) lalu. Penyitaan tersebut terkait dengan kasus penggelapan pajak di dua perusahaan di Palembang, yaitu PT GIPE dan PT DPM. Keempat truk yang disita nantinya akan dijadikan sebagai barang […]
-
BPK Temukan Insentif Pajak yang Bermasalah Rp 15,31 Triliun, Ini Kata Ditjen Pajak
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam laporan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2022 menemukan, pengelolaan insentif dan fasilitas perpajakan pada tahun 2021 sebesar Rp 15,31 triliun belum sepenuhnya memadai. Direktorat Jendral Pajak (DJP) pun menegaskan akan menindaklanjuti penemuan tersebut. Dalam laporan itu dijelaskan, adanya pengelolaan insentif perpajakan yang belum memadai menyebabkan adanya potensi penerimaan […]
-
DJP: 15,9 Juta Wajib Pajak Lapor SPT, Lebihi Target Pemerintah
Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan mencatat sebanyak 15,9 juta wajib pajak telah melaporkan surat pemberitahuan tahunan. Adapun realisasi ini telah melebih target yang ditetapkan sebanyak 15,2 juta wajib pajak. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Neilmaldrin Noor mengatakan pemerintah menargetkan kepatuhan pelaporan SPT sebesar 80 persen tahun ini. Pada awal Oktober 2022 target […]
-
Menteri ESDM Sebut Pelaksanaan Pajak Karbon Harus Dievaluasi kembali
Sebagai upaya untuk terus menekan emisi karbon, pemerintah telah menyusun prinsip pelaksanaan netralitas karbon dan peta jalan transisi energi, salah satunya melalui penerapan pajak karbon dan perdagangan karbon. Adapun saat ini Menteri ESDM mengatakan, pelaksanaan pajak karbon harus dievaluasi kembali mengingat saat ini dunia sedang dibayang-bayangi krisis ekonomi. “Lagi krisis ekonomi gini, kita akan mencoba […]
Got any book recommendations?
WA only