Mindblown: a blog about philosophy.
-
Kemenkeu: Tunggu Judicial Review, Pemda Bisa Pangkas Pajak Hiburan
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyatakan kepala daerah dapat memberikan insentif fiskal kepada para pengusaha hiburan sebagaimana diatur dalam Pasal 101 Undang-Undang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Namun, Kemenkeu mengingatkan agar pemberian insentif fiskal melalui Peraturan Kepala Daerah (Perkada) ini harus dilakukan dengan tetap menjaga tata kelola. “Sambil menunggu Judicial Review, kepala daerah boleh menetapkan Perkada […]
-
Airlangga Sebut Pajak Hiburan Acu UU HKPD, Insentif Pemda Tak Wajib
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan pajak hiburan diskotek Cs tetap mengacu UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD), yakni 40 persen-75 persen. Ia paham banyak protes dari pengusaha jasa hiburan terkait kenaikan pajak tersebut. Bahkan, Airlangga baru saja menerima audiensi dari Hotman Paris, Inul Daratista, dan jajaran […]
-
Kemendagri Izinkan Pemda Pangkas Tarif Pajak Hiburan
Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.13.1/403/SJ memungkinkan kepala daerah untuk mengenakan PBJT dengan tarif lebih rendah dari 40% atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa. Dalam surat edaran tersebut, kepala daerah dapat memberikan insentif fiskal sesuai dengan Pasal 101 ayat (1) UU 1/2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat […]
-
Menteri Jokowi Siapkan Insentif Pajak, Pengusaha Hiburan Happy
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah tengah menyiapkan insentif perpajakan untuk sektor pariwisata. Dia mengatakan insentif perpajakan itu berupa Pajak Penghasilan (PPh) Badan Ditanggung Pemerintah (DTP). “Kementerian Keuangan bersama kementerian atau lembaga terkait tengah menyelesaikan kajian untuk memberikan dukungan insentif perpajakan untuk Sektor Pariwisata yang berupa PPh Badan DTP,” kata Airlangga dikutip dari […]
-
Terima 848.755 SPT Tahunan, DJP Sampaikan Ini ke WP yang Belum Lapor
Ditjen Pajak (DJP) mencatat telah menerima 848.755 SPT Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan 2023 hingga 17 Januari 2024. Melalui media sosial, DJP terus mengimbau wajib pajak segera menyampaikan SPT Tahunan. Penyampaian SPT Tahunan juga dapat dilakukan secara mudah melalui DJP Online. “#KawanPajak dapat melaporkan SPT Tahunan melalui http://pajak.go.id,” bunyi cuitan akun X @DitjenPajakRI, Selasa (23/1/2024). UU […]
Got any book recommendations?
WA only