Mindblown: a blog about philosophy.
-
DJP Harap Urusan Pajak Jadi Lebih Mudah Kala NIK Terintegrasi NPWP
JAKARTA. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan akan segera melakukan integrasi antara Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Dengan integrasi ini, diharapkan masyarakat makin mudah dalam pemenuhan hak dan kewajiban perpajakannya. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Neilmaldrin Noor mengatakan, dalam hal ini masyarakat tak perlu repot memiliki dua kartu identitas. […]
-
Kinerja Bertumbuh, Dividen Emiten BUMN Menarik Dicermati Tahun Depan
JAKARTA. Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir optimistis penerimaan dividen dari perusahaan pelat merah di tahun 2023 bisa mencapai Rp 43 triliun hingga Rp 45 triliun. Erick pun yakin target tersebut akan tercapai seiring membaiknya kinerja perusahaan-perusahaan BUMN. Berdasar penelusuran Kontan, target tersebut lebih tinggi dibanding realisasi penerimaan dividen perusahaan BUMN yang mencapai Rp […]
-
Tersisa 20 Hari, Laporan Harta Tax Amnesty Jilid 2 Tembus Rp 150 T
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mencatat, terdapat 71.659 wajib pajak yang sudah mengikuti Program Pengungkapan Sukarela (PPS) alias Tax Amnesty Jilid 2 hingga pagi ini (10/6). Nilai harta bersih yang diungkapkan sebesar Rp 151,9 triliun berasal dari 84.737 surat keterangan. “Data per 10 Juni 2022 pukul 08.00 WIB, jumlah Pajak Penghasilan (PPh) sebesar Rp 15,2 triliun,” demikian […]
-
Mengenal Pajak Natura, Definisi, Dasar Hukum, dan Manfaat Penerapannya
Rencana pemerintah mengenakan pajak natura atau pungutan pajak terhadap pemberian fasilitas, maupun kenikmatan yang diterima karyawan suatu perusahaan, nampaknya akan segera terealisasi dalam waktu dekat. Mengutip kontan.co.id, Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak Yon Arsal mengatakan, saat ini Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) terkait pajak natura sedang dalam proses perundangan, sehingga diharapkan akan segera terbit. […]
-
Catat! Ada Pembebasan PBB-P2 untuk Lahan Sawah, Begini Ketentuannya
KARAWANG. Pemerintah Kabupaten Karawang, Jawa Barat, memberikan pembebasan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) untuk tanah persawahan mulai tahun ini. Bupati Karawang Cellica Nurrachadiana mengatakan pembebasan PBB diberikan untuk meringankan beban ekonomi para petani. Menurutnya, insentif tersebut hanya akan menyasar kelompok petani yang benar-benar memerlukan bantuan. “Tujuannya agar lahan sawah tidak dialihfungsikan sehingga […]
Got any book recommendations?
WA only