Mindblown: a blog about philosophy.
-
Penyampaian Laporan Keuangan Berbasis XBRL, DJP Tunjuk Wajib Pajak
Ditjen Pajak (DJP) menunjuk 37 wajib pajak yang terdaftar pada 10 KPP untuk menyampaikan laporan keuangan berbasis extensible business reporting language (XBRL). Topik tersebut menjadi salah satu bahasan media nasional pada hari ini, Rabu (13/4/2022). Penunjukan itu tertuang dalam Keputusan Dirjen Pajak No. KEP-159/PJ/2022. Keputusan ini dilatarbelakangi pertimbangan program reformasi perpajakan serta pengembangan laporan keuangan […]
-
Dengan Kemauan Sendiri Mau Lakukan Pembetulan SPT? Simak Ketentuan Ini
Wajib pajak dengan kemauan sendiri dapat membetulkan Surat Pemberitahuan (SPT) yang telah disampaikan. Pembetulan dilakukan dengan menyampaikan pernyataan tertulis. Syaratnya, dirjen pajak belum menyampaikan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan atau Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Bukti Permulaan secara terbuka kepada wajib pajak, wakil, kuasa, pegawai, atau anggota keluarga yang telah dewasa dari wajib pajak. “Pernyataan tertulis dalam pembetulan SPT […]
-
Khusus Ibadah Keagamaan Tidak Kena PPN
JAKARTA. Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak menegaskan, pemerintah tidak mengenakan pungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas jasa penyelenggaraan ibadah umroh maupun ibadah keagamaan lainnya. Menurut Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Neilmaldrin Noor yang dikenakan PPN adalah jasa perjalanan ke tempat wisata dalam paket perjalanan ibadah keagamaan itu. “Karena praktiknya, penyelenggara jasa perjalanan ibadah […]
-
DJP Tunjuk 37 Wajib Pajak Sampaikan Laporan Keuangan Berbasis XBRL
Sebanyak 37 wajib pajak telah ditunjuk oleh Ditjen Pajak (DJP) untuk menyampaikan laporan keuangan berbasis extensible business reporting language (XBRL). Penyampaian laporan keuangan berbasis XBRL adalah kegiatan penyampaian laporan keuangan yang terstandar yang terdiri atas laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas, serta catatan atas laporan keuangan, perhitungan rekonsiliasi […]
-
Tarif Pajak Transaksi Kripto
Pemerintah akan mengenakan pajak atas aset kripto mulai 1 Mei mendatang. Mata uang digital tersebut dinilai sebagai komoditas, sehingga dapat dikenakan pajak penghasilan (PPh) dan pajak pertambahan nilai (PPN). Kebijakan tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No 68 tahun 2022. Alasan pengenaan PPN atas kripto lantaran dianggap sebagai komoditas yang termasuk dalam objek PPN. […]
Got any book recommendations?
WA only