NEWS
-
Ditjen Pajak Baru Bisa Perbaiki Coretax 16 Desember 2025
Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan permasalahan Coretax belum tuntas. Saat ini sistem senilai triliunan rupiah itu masih ditangani oleh vendor hingga 15 Desember 2025, sesuai kontrak yang ditandatangani kedua belah pihak. Direktur Teknologi Informasi dan Komunikasi Direktorat Jenderal Pajak Joko Susilo menjelaskan bahwa 1 Januari—15 Desember 2025 merupakan masa post implementation support (dukungan setelah sistem […]
-
DJP beri insentif pajak penerbangan pada liburan Natal bagi warga Papua
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Papua, Papua Barat dan Maluku (DJP Kemenkeu Papabrama) memberikan insentif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Ditanggung Pemerintah Tiket Penerbangan sebesar enam persen bagi masyarakat Papua dalam periode libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. Kepala Kantor Wilayah DJP Kemenkeu Papua, Papua Barat dan Maluku, Dudi Edendi Karnawidjaya di Jayapura, […]
-
Wajib Pajak Tak Bisa Lapor SPT Sebelum Aktivasi Akun Coretax
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengimbau wajib pajak untuk segera mengaktivasi akun Coretax, mengingat pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan akan dilakukan via Coretax mulai 2026. Direktur P2Humas Direktorat Jenderal Pajak Rosmauli menjelaskan bahwa proyeksi wajib pajak yang akan melaporkan SPT Tahunan tahun pajak 2025 pada tahun depan mencapai sekitar 14 juta. Hanya saja, sambungnya, yang mengaktivasi […]
-
Insentif PPN DTP hingga 2027 Jadi Harapan Baru Kinerja Saham Properti
Kinerja sektor properti dinilai menyimpan prospek positif menuju akhir tahun, didukung potensi peningkatan penjualan serta katalis insentif pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP). Pemerintah melalui Kementerian Keuangan berencana memperpanjang periode insentif PPN DTP di sektor perumahan hingga 2027. Aturan detail terkait rencana ini nantinya tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Senior Market Chartist Mirae […]
-
Penundaan Pajak E-Commerce Dikhawatirkan Timbulkan Ketidakpastian Kebijakan
Keputusan pemerintah menunda penerapan pajak e-commerce hingga pertumbuhan ekonomi mencapai 6% berpotensi menimbulkan ketidakpastian bagi pelaku usaha digital. Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Nailul Huda menilai langkah tersebut dapat memperlambat upaya peningkatan kepatuhan pajak di sektor perdagangan daring. Ia menjelaskan, penundaan implementasi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 37 Tahun 2025 […]
WA only