NEWS
-
Status NPWP Bisa Dinonaktifkan, Berikut Aturan Terbaru dari DJP
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) menjadi identitas penting dalam setiap urusan perpajakan, baik untuk individu maupun badan usaha di Indonesia. Namun, tidak semua wajib pajak harus terus mempertahankan status NPWP aktif selamanya sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Ketentuan terbaru DJP memungkinkan status NPWP dinonaktifkan secara resmi selama memenuhi syarat dan mengikuti […]
-
Cegah Shortfall, Ini Cara Purbaya Amankan Setoran Pajak 2025
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengaku memiliki strategi untuk mencegah potensi shortfall, alias tak capai targetnya setoran penerimaan pajak pada 2025. Sebagaimana diketahui, dalam laporan Semester I-2025 (Lapsem) yang telah dikalkulasikan Kementerian Keuangan era kepemimpinan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, penerimaan pajak berpotensi hanya terkumpul Rp 2.387,3 triliun, setara 95,8% dari target APBN 2025 sebesar […]
-
DJP: WP Tak Perlu Khawatir Soal Pengisian Lampiran 1A-1L SPT Tahunan
Ditjen Pajak (DJP) menyebut wajib pajak badan tidak harus mengikuti format kode akun dalam Lampiran 1A hingga 1L SPT Tahunan PPh. Topik tersebut menjadi salah satu ulasan media nasional pada hari ini, Rabu (22/10/2025). Direktur Teknologi Informasi dan Komunikasi DJP Hantriono Joko Susilo mengatakan kode akun pada Lampiran 1A hingga 1L SPT Tahunan PPh wajib […]
-
September 2025, DJP Riau Terima Setoran Pajak Rp10,24 Triliun
Memasuki triwulan IV 2025, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Riau berhasil menghimpun penerimaan negara dari sektor pajak sebesar Rp10,24 triliun, atau 57,71% dari target tahun ini yang ditetapkan sebesar Rp17,75 triliun. Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Kanwil DJP Riau Bambang Setiawan menjelaskan target 2025 memang lebih kecil dibanding tahun sebelumnya. Hal ini […]
-
Pajak Pedagang Online Ditunda sampai Ekonomi RI Tumbuh 6%
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan pungutan pajak untuk pedagang online atau merchant di c-commerce belum akan diperlakukan. Hal ini diungkapkan oleh Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto. Dia mengatakan, berdasarkan arahan dari Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa pungutan pajak itu ditunda sampai pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 6%. “Di PMK yang kita desain, […]
WA only