Mindblown: a blog about philosophy.
-
DJP: Data dalam Perundingan APA Tak Bisa Dipakai untuk Pemeriksaan
Ditjen Pajak (DJP) menyatakan bahwa dokumen yang digunakan selama proses perundingan advance pricing agreement (APA) tidak akan digunakan sebagai landasan untuk memeriksa wajib pajak. Kepala Seksi Pencegahan dan Penanganan Sengketa Perpajakan Internasional Direktorat Perpajakan Internasional DJP Didit Hariyanto mengatakan dokumen wajib pajak akan dikembalikan dan tidak akan diberikan kepada pemeriksa di KPP jika APA gagal […]
-
DJP Siapkan Sistem Pengawasan Pembayaran PPN PMSE
Ditjen Pajak (DJP) mengaku sedang menyiapkan mekanisme pengawasan guna menguji kebenaran dari pembayaran PPN oleh para pemungut PPN PMSE yang telah ditunjuk. Kanwil DJP Jakarta Khusus Irawan sistem pengawasan PPN PMSE diperlukan agar PPN yang disetorkan sejalan dengan jumlah transaksinya. “Mungkin perlu kerja sama dengan banyak pihak ya, dengan perbankan, dengan Kominfo, dengan yang bisa […]
-
Mengeduk Potensi Pajak dari Perusahaan Global
Ditjen Pajak ingin integrasi Pilar Dua Perpajakan dengan sistem di dalam negeri berjalan lancar Pemerintah Indonesia berharap bisa mulai menerapkan Pilar Dua Perpajakan Internasional pada 2025 mendatang. Langkah ini untuk mengatasi tantangan pajak yang timbul dari globalisasi dan ekonomi digital. Untuk diketahui, Pilar Dua Perpajakan Internasonal berkaitan dengan isu terkait Base Erosion and Profi Shifting […]
-
Pengamat: Gaji Besar Tak Jaminan PNS Pajak Bebas Korupsi
Penghasilan para pegawai pajak menjadi salah satu yang terbesar di antara para aparatur sipil negara (ASN), karena adanya tunjangan kinerja sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) nomor 37 tahun 2015. Meski penghasilan tinggi, para pegawainya masih ada yang kedapatan menjadi tersangka korupsi. Dalam berbagai kesempatan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sebenarnya sering mengatakan bahwa penghasilan […]
-
Begini Tindak Lanjut Pemeriksa Usai Lakukan Pemeriksaan Bukper Terbuka
Tindak lanjut pemeriksaan bukti permulaan (bukper) merupakan salah satu poin yang perlu dicantumkan pemeriksa bukper saat menuangkan hasil pemeriksaan bukper ke dalam laporan pemeriksaan bukper. Dalam hal pemeriksaan bukper dilakukan secara terbuka, dirjen pajak menerbitkan pemberitahuan tindak lanjut pemeriksaan bukper kepada orang pribadi atau badan pada saat laporan pemeriksaan bukti permulaan dibuat. “Laporan pemeriksaan bukper […]
Got any book recommendations?
WA only