Mindblown: a blog about philosophy.
-
Ikut Pilpres 2024, Capres dan Cawapres Harus Buktikan Patuh Pajak
Kepatuhan pajak menjadi salah satu syarat bagi calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) untuk mendaftarkan diri berkompetisi pada Pilpres 2024. Merujuk pada Pasal 13 ayat (1) huruf m Peraturan KPU (PKPU) 19/2023, capres dan cawapres harus memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP )dan terbukti telah melaksanakan kewajiban membayar pajak dalam 5 tahun terakhir. […]
-
DJP Ingatkan Content Creator Agar Bayar Pajak Sesuai Penghasilannya
Ditjen Pajak (DJP) kembali mengingatkan para influencer dan content creator harus membayar pajak berdasarkan penghasilan atau transaksi yang dilakukan. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Dwi Astuti mengatakan otoritas terus melakukan pengawasan terhadap wajib pajak. Menurutnya, influencer dan content creator pun memiliki kewajiban yang sama dengan wajib pajak lainnya. “Kewajiban pajak yang dikenakan didasarkan […]
-
Pemeriksaan Bukper Bisa Dilakukan Tertutup, Ada 4 Hak WP Dikecualikan
Ditjen Pajak (DJP) memiliki pilihan untuk melaksanakan pemeriksaan bukti permulaan (bukper) secara terbuka atau tertutup. Pilihan ini termuat dalam PMK 177/2022. Bila dilaksanakan secara terbuka, pemeriksaan bukper didahului dengan penyampaian surat pemberitahuan pemeriksaan bukper kepada orang pribadi atau badan. Bila dilaksanakan secara tertutup, surat pemberitahuan tersebut tidak diberikan. “Pemeriksaan bukper secara tertutup … dilakukan tidak […]
-
Pendapatan Pajak Daerah Mengenaskan, Cuma Bali yang Bersinar
Direktur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Sandy Firdaus mengungkapkan total rasio pajak daerah (local tax ratio) baru mencapai 1,3%. Padahal, dalam Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, pemerintah menargetkan local tax ratio bisa meningkat ke level 3%. Saat ini, kata Sandy, baru Bali dan Nusa Tenggara […]
-
Rasio Pajak Daerah 2022 Mencapai 13,0 Persen, Tertinggi Diduduki Provinsi Bali Sebesar 3,23 Persen
JAKARTA. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat, rasio pajak daerah tahun 2022 mencapai 13,0 persen. Tertinggi dari Provinsi Bali sebesar 3,23 persen. Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kemenkeu Sandy Firdaus saat Media Briefing di Jakarta Pusat, Senin (16/10/2023). “Memang targetnya bisa mencapai 3 persen dan itu sudah bagus. Saat ini kalau kita […]
Got any book recommendations?
WA only