Mindblown: a blog about philosophy.
-
Makin Banyak Prepopulated Data, DJP Sebut Administrasi Pajak Bagus
Keberadaan skema prepopulated data dinilai sebagai salah satu indikator bagus atau tidaknya administrasi pajak. Direktur Transformasi Proses Bisnis Ditjen Pajak (DJP) Imam Arifin mengatakan skema prepopulated bergantung pada kualitas data yang ada. Dalam sistem self-assessment, kualitas data akan dipengaruhi interoperabilitas DJP dengan pihak lain. “Makin banyak itu [skema prepopulated data] berarti administrasinya makin bagus ya,” […]
-
Penerimaan Pajak 2024 Dipatok Rp1.818,2 T
Cipanas. Penerimaan pajak tahun ini diprediksi surplus. Direktur Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Ihsan Priyawibawa mengungkapkan bahwa nilainya akan melebihi target yang ditetapkan sebesar Rp1.718 triliun. Data mencatat, hingga Agustus 2023 penerimaan pajak mencapai Rp1.246,97 triliun atau setara dengan 72,58 persen dari angka yang dipatok. ”Insya Allah, kita bisa melebihi target yang […]
-
DJP Optimistis Target Penerimaan Pajak 2024 Tumbuh 9,4%
Bogor. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) optimistis penerimaan pajak pada 2024 tumbuh lebih tinggi dibandingkan tahun 2023, sejalan dengan pertumbuhan ekonomi dan didukung oleh berbagai kebijakan pajak yang optimal. Adapun target penerimaan pajak pada 2024 mencapai Rp 1.988,9 triliun atau naik 9,4% dibandingkan tahun 2023 yang sebesar Rp 1.818,2 triliun. Direktur Potensi, Kepatuhan […]
-
Bantu Petani, Tarif PBB Lahan Pertanian Diusulkan Hanya 0,02 Persen
Buleleng. Pemkab Buleleng berencana untuk memberlakukan tarif pajak bumi dan bangunan (PBB) yang lebih ringan khusus atas lahan pertanian. Klausul keringanan PBB tersebut sedang digodok pihak pemkab bersama DPRD dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Raperda PDRD). “Semua lahan pertanian bisa asalkan lahannya masih produktif dan tidak dialihfungsikan,” katan Sekretaris Badan […]
-
Hitung PPh Final UMKM, Omzet dari Cabang Harus Dimasukkan Bila Ada
Jakarta. Wajib pajak dalam negeri, baik wajib pajak orang pribadi maupun badan, yang memiliki peredaran bruto atau omzet tidak melebihi Rp4,8 miliar dalam 1 tahun pajak dapat dikenai tarif PPh final sebesar 0,5%. Omzet yang dimaksud merupakan jumlah omzet dalam 1 tahun dari tahun pajak terakhir sebelum tahun pajak bersangkutan, yang ditentukan berdasarkan keseluruhan peredaran […]
Got any book recommendations?
WA only