Mindblown: a blog about philosophy.
-
Sri Mulyani Putar Otak Pertebal Basis Pajak Ekonomi Digital
Jakarta. Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati belum lama ini sempat mengunjungi India untuk menghadiri acara G20 New Delhi Leaders Declaration. Dalam kesempatan itu ia bertemu dengan para Menkeu dari negara G20 lain, membahas mengenai permasalahan perpajakan internasional. “Salah satu butir penting dari G20 New Delhi Leaders Declaration adalah mengenai International Taxation,” ungkap Sri Mulyani […]
-
Usaha WP Tak Sesuai Kondisi di Lapangan, Petugas Pajak Beri Imbauan
CIMAHI. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Cimahi mengadakan kunjungan kerja ke alamat wajib pajak terdaftar di Kecamatan Parongpong pada 9 Agustus 2023 dalam rangka verifikasi lapangan. Dalam kegiatan tersebut, KPP Pratama Cimahi menugaskan Account Representative (AR) Aisyah Tasri Khiyaningrum dan Melia Sinaga. Adapun verifikasi ini juga merupakan tindak lanjut dari PMK 48/2023 yang mengatur perihal […]
-
Masalah Penting soal Pajak yang Dibahas Sri Mulyani dan Menkeu G20
Jakarta. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati belum lama ini sempat bertemu dengan para Menkeu dari negara G20 lain untuk membahas permasalahan perpajakan internasional. Hal ini dilakukannya saat mengunjungi India untuk menghadiri acara G20 New Delhi Leaders Declaration. “Salah satu butir penting dari G20 New Delhi Leaders Declaration adalah mengenai International Taxation,” ungkap Sri Mulyani […]
-
Pemprov Babel Minta Kabupaten/Kota Segera Lunasi Pajak Kendaraan Dinas
PANGKALPINANG. Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung meminta pemerintah kabupaten dan kota (pemkab/pemkot) untuk segera melunasi pajak kendaraan bermotor (PKB) atas kendaraan dinas. Kepala Bakeuda Kepulauan Bangka Belitung Muhammad Harris mengatakan hingga saat ini ada 6.858 unit kendaraan dinas milik pemkab/pemkot yang belum dilunasi PKB-nya. “Kami mengimbau agar pemkab dan pemkot dapat membayar […]
-
DJBC Ingatkan Lagi Barang Impor untuk Riset Bebas Bea Masuk
JAKARTA. Impor barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dibebaskan dari bea masuk dan cukai. Mengacu pada PMK 200/2019, pihak importir yang berhak mendapatkan fasilitas ini hanyalah perguruan tinggi, kementerian dan/atau lembaga, serta badan usaha. Khusus untuk badan usaha, barang yang diimpor harus berkepentingan untuk penelitian dan pengembangan, bukan bertujuan produksi. “Fasilitas ini hanya […]
Got any book recommendations?
WA only