Mindblown: a blog about philosophy.

  • DJP: Baru 1.711 WP yang Lapor Realisasi Repatriasi dan Investasi PPS

    DJP: Baru 1.711 WP yang Lapor Realisasi Repatriasi dan Investasi PPS

    Ditjen Pajak (DJP) mencatat terdapat 1.711 wajib pajak peserta program pengungkapan sukarela (PPS) yang telah menyampaikan laporan realisasi repatriasi atau investasi hingga 25 Mei 2023. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP Dwi Astuti mengatakan terdapat 281 peserta PPS yang sudah menyampaikan laporan realisasi repatriasi dan 1.430 peserta telah menyampaikan laporan realisasi investasi. “Nilai investasi senilai […]

  • Tok! MK Alihkan Kewenangan Pengadilan Pajak dari Kemenkeu ke MA

    Tok! MK Alihkan Kewenangan Pengadilan Pajak dari Kemenkeu ke MA

    Mahkamah Konstitusi (MK) memindahkan sistem pengadilan pajak yang semula di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) ke Mahkamah Agung (MA). Ketua Majelis Hakim Konstitusi Anwar Usman menyebut dalam putusannya, pihak MK memberi waktu sampai dengan 31 Desember 2026 untuk melakukan transisi sistem peradilan tersebut.  “Menyatakan sepanjang frasa “Departemen keuangan” dalam 5 ayat (2) Undang-Undang (UU) Nomor 14 tahun […]

  • Putusan MK: Pengadilan Pajak Tidak Lagi Ditangani Kemenkeu, Beralih ke MA

    Putusan MK: Pengadilan Pajak Tidak Lagi Ditangani Kemenkeu, Beralih ke MA

    Mahkamah Konstitusi (MK) memberikan waktu maksimal hingga 31 Desember 2026 untuk pembinaan organisasi, administrasi serta keuangan dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dipindahkan ke Mahkamah Agung (MA). Pembacaan putusan itu dari pemohon dengan Nomor 26/PUU-XXI/2023. “Mahkamah Agung yang secara bertahap dilaksanakan selambat-lambatnya tanggal 31 Desember 2026. sehingga Pasal 5 ayat (2) UU 14/2002 selengkapnya berbunyi, Pembinaan organisasi, […]

  • MK Pindahkan Pengadilan Pajak dari Kemenkeu ke MA

    MK Pindahkan Pengadilan Pajak dari Kemenkeu ke MA

    Mahkamah Konstitusi (MK) menggeser kewenangan pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan Pengadilan Pajak dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) ke Mahkamah Agung (MA). Putusan tersebut disampaikan Ketua MK Anwar Usman dalam siaran YouTube MK, Kamis (25/5). “Mengadili, menyatakan sepanjang frasa “Departemen Keuangan” dalam Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun […]

  • Wajib Pajak di Yogyakarta Diimbau Bayar PBB Lebih Awal

    Wajib Pajak di Yogyakarta Diimbau Bayar PBB Lebih Awal

    Wajib pajak di Kota Yogyakarta diajak untuk patuh membayar pajak bumi dan bangunan (PBB) lebih awal atau tidak mendekati jatuh tempo, maupun setelah jatuh tempo. Hal ini dilakukan Pemkot Yogyakarta salah satunya dengan mengadakan Pekan Panutan Pembayaran PBB. Pj Wali Kota Yogyakarta, Singgih Raharjo mengatakan bahwa PBB merupakan komponen penting dan mendasar dalam penyelenggaraan negara, […]

Got any book recommendations?


WhatsApp WA only