Mindblown: a blog about philosophy.
-
Wajib Pajak yang Belum Validasi NIK KTP Jadi NPWP, Bisakah Tetap Lapor SPT Tahunan?
Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mulai menerapkan penggunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) untuk pengurusan administrasi perpajakan. Maka dari itu, wajib pajak didorong untuk segera melakukan validasi data NIK sebagai NPWP. Ditjen Pajak bahkan mengimbau untuk validasi dilakukan sebelum melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan. Lalu apakah wajib […]
-
Susun RAPBN 2024, Pemerintah Targetkan Penerimaan Perpajakan Capai Rp 2.335,1 Triliun
Pemerintah mulai menyusun rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2024. Adapun APBN tahun depan digunakan sebagai instrumen kebijakan untuk menjalankan reformasi struktural dalam rangka akselerasi transformasi ekonomi. Direktur Perencanaan Makro dan Analisis Statistik Kementerian PPN/Bappenas Eka Chandra Buana menyampaikan bahwa pemerintah menargetkan penerimaan perpajakan di tahun depan sebesar Rp 2.275,3 triliun hingga Rp 2.335,1 […]
-
Pajak Konsumsi Berpotensi Meningkat Saat Ramadan dan Lebaran
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat, pajak pertambahan nilai dalam negeri (PPN DN) masih menjadi tulang punggung penerimaan pajak pada akhir Januari 2023. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melaporkan, penerimaan PPN DN per Januari 2023 mencapai Rp 51,41 triliun. Angka tersebut tumbuh 144,67% secara tahunan (YoY) atau meningkat dari pertumbuhan pada tahun sebelumnya yang tercatat 44,85%. Dengan […]
-
G-20 Targetkan Kesepakatan Pajak pada Pilar 1 Tercapai Tahun InI
G-20 mendorong Inclusive Framework untuk segera menyelesaikan pembahasan Pilar 1: Unified Approach. Dalam G-20 Chair Summary disebutkan bahwa konsensus pajak diperlukan untuk menciptakan sistem perpajakan internasional yang adil, berkelanjutan, dan sesuai dengan lanskap ekonomi global pada abad 21. “Kami mendorong Inclusive Framework untuk segera memfinalisasi Pilar 1, termasuk isu-isu yang tersisa sehingga multilateral convention (MLC) […]
-
Ini Fungsi dan Manfaat Pajak bagi Masyarakat Indonesia, Bukan Buat Bikin Pegawai Pajak Kaya Kok!
Terlepas dari berbagai kasus dan terkuaknya oknum di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan (Kemenkeu), membayar pajak hukumnya wajib bagi setiap warga negara. Dengan masyarakat berperan aktif dalam pembayaran pajak maka pendapatan negara akan meningkat sehingga bisa mendorong pembangunan nasional ke arah yang lebih baik, maju, dan merata. Walhasil kesejahteraan dan kemakmuran rakyat tercipta. […]
Got any book recommendations?
WA only