Mindblown: a blog about philosophy.
-
Begini Ketentuan Surat Perintah Pemeriksaan Bukper di PMK 177/2022
PMK 177/2022 memuat ketentuan mengenai surat perintah pemeriksaan bukti permulaan (bukper). Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 5 ayat (2) PMK 177/2022, pemeriksaan bukper secara terbuka dan tertutup dilakukan terhadap dugaan peristiwa pidana yang ditentukan dalam surat perintah pemeriksaan bukper. “Surat perintah pemeriksaan bukti permulaan … menjadi dasar pelaksanaan pemeriksaan bukti permulaan oleh pemeriksa bukti permulaan,” […]
-
Seluruh Pihak Diajak Optimistis dan Jaga Teduh Suasana Politik di Tengah Isu Resesi 2023
Dunia perbankan Indonesia telah melewati berbagai krisis keuangan global sebelumnya, mulai dari krisis subprime mortgage, kolapsnya Lehman Brothers, krisis finansial global, hingga pandemi Covid-19. Dan terbukti, perbankan Tanah Air mampu bertahan. Namun, kokohnya kekuatan perbankan tanah air akan menghadapi ujian paling berat tahun ini. Mulai dari kenaikan tingkat suku bunga acuan Bank Indonesia, kenaikan inflasi […]
-
Begini Strategi Simplifikasi Pajak untuk Meningkatkan Kepatuhan
PENGISIAN formulir dan proses bisnis yang berbelit berisiko meningkatkan biaya kepatuhan wajib pajak. Akibatnya, pendekatan ini dapat menimbulkan kelalaian atau ketidaksesuaian informasi antara satu formulir pajak dan formulir pajak lainnya. Melihat risiko ini, World Bank Group meluncurkan publikasi berjudul A Handbook for Tax Simplification yang dapat dipelajari. Penerbitan buku ini didukung oleh UK Department for […]
-
NPWP Pasangan Suami Istri Bisa Digabung, Ini Caranya!
Dalam peraturan perpajakan, keluarga dianggap sebagai kesatuan ekonomi. Itu artinya, pasangan suami istri dapat menggunakan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) tunggal dalam urusan administrasi perpajakan. Hal ini tertuang dalam Peraturan Dirjen Pajak nomor PER-20/PJ/2013 tentang penyederhanaan kewajiban untuk para wanita kawin (istri). Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Dirjen Pajak Kemenkeu Neilmaldrin Noor mengatakan apabila […]
-
4.756 wajib pajak di Kudus lakukan validasi NIK jadi NPWP
Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kudus, Jawa Tengah, mencatat jumlah wajib pajak pajak yang melakukan validasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) menjadi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) hingga saat ini mencapai 4.756 wajib pajak. “Jumlah itu merupakan data per 7 Februari 2023 dari total 159.064 wajib pajak orang pribadi warga negara Indonesia,” kata Kepala KPP Pratama […]
Got any book recommendations?
WA only